Buol. Jarrakpossulteng.com senin/14 juni/2021 ada beberapa sorot pemerintahan Amirudin di dua periodenya yang dapat kita konklusilan Kurang lebih sbb.
Yang pertama,adalah terbatasnya,kemampuan SDM Bupati buol (amirudin) dalam kepamongan atau pemahaman hukum pemerintahan Daerah( karena beliau memiliki baecground tenaga medis dalam tanda kutip) yang memicu begititu lemahnya managemen organisasi dan aparatur daerah dalam mengelola kebijakan-kebijakan politik amirudin,yang terindikasi pada aspek kinerja OPD tidak optimal dan terkesan kebijakannya hanya dijalankan atas apa yg di perintah,,OPD2 tdk terlihat bekerja atas inisiasi,dedikasi dan kemampuan yg dimiliki mereka(Pada hal SDM mereka cukup memadai),contoh bagimana mengatasi ketika rakyat teriak,jalan bonyo,jembatan amblas,daerah terkotor,kandang ternak terpanjang didunia,tingginya pengangguran dan kesulitan lapangan pekerjaan,rendahnya siklus perputaran keuangan didaerah,rendahnya daya beli masyarakat,tender proyek yang terindikasi kolutip dan nepotisme,bagimana transparansi dan aqountabilitas penanganan dan pengelolaan dana cofid 19,bahkan sampai pada sorot penyusunan kebijakan anggaran yg bersifat skala prioritas(konsep mengedepankan anggaran yang bersifat mendesak bagi kepentingan rakyat),semua menunjukan indikasi ketidak tepatan pengelolaan dalam membangun daerah dan upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi rakyat..yang kadang dituding bahwa APBD tidak berorientasi pada kepentingan riil rakyat tapi cenderung dan terindikasi untuk kepentingan penguasa,,,(proyek jalan miliayaran rupe dibangun diluar kota,tapi dalam kota amburadul, bahkan kontraktornya itu-itu saja juga yang setia menggasak proyek2 besar daerah maupun APBN).

Lagi-lagi soal managemen,distribusi alias pelimpahan wewenang dan prinsip didepan memberi contoh,dibelakang memberi dorongan,belum teroptimalkan..dan berikut rendahnya kemampuan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan APBD kebijakan pemerintahan jga msi terbilang bgtu rendah. Sehingga kebijakan politik anggaran ,terbilang tdk tepat sasaran.

Faktor kedua: sens of belonging n sens of mayority alias good will,(niat baik n rasa memiliki dan rasa tanggungjawab yang masih terbilang ada tapi tiada dan tiada tapi ada.

Kondisi ini memicu berjubelnya kritikan rakyat,antara wang yan telah dihabiskan (kurang lebih 8 Triliun)di dua periode amirudin,yang di bandingkan dan disandingkan degan fakta pembangunan dan tingkat kesejahtraan rakyat tidak berbanding lurus,sehingga tidak heran rakyat membanding–bandingkan pemerintahan amran batalipu yang 1 periode degan finansial capability(kemampuan keuangan daerah sebesar 3 triliunan,tapi nampak ada kemajuan daerah baik dri sisi pembangunan maupun kondisi sosial ekonomi rakyat.

Dan faktor ketiga: amirudin memiliki tipikal emosional dan kurang bersahabat,dan ini terbukti degan pengambilan keputsan yang terburu-buru dan tidak matang,yang mengakibatkan berkali-berkali(kurang lebih delapan kali kalah digugat rakyatnya di pengadilan tata usaha negara yang berbias pada ganti rugi(rehabilitasi)pada kasus pencabutan izin APMS di desa diapati sebesar 2,5 M.

Yang nota bene pasti menjdi beban daerah/wang rakyat, yang hingga kini setelah eksekusi PN buol dan kejaksaan buol,bupati blm jga membayarnya…

Belum lagi kasus pemecatan pegawainya 16 orag yang tidak manusiawi dan penuh rekayasa,Yang sekarang kasusnya lagi diperjuangkan sudara-sudar kita yang dipecat itu,keranah PTUN dan KEPOLISIAN(akan nanti, kmi posting dan buka semua fakta-faktanya
Ini menunjukan profesionalitas seorang pemimpin yg cenderung menjdi zalim,Akibat sikap pribdi dimaksud…

Tapi ternyata ihkwal sinyalemen ini,,DPRD KAB.BUOL,memiliki kontribusi yang bgtu besar yang ditinjau dari persfektip 3 tugas pokoknya dan hak-hak anggota dewan,yang diatur dlam uu no 23/2014 yg tlh diubah dengan uu no.9/2017 ttg pemerintahan daerah dan uu no. /2015 ttg SUSDUK DPR,DPD,DPRD PROP N DPRD KAB.KOTA,yakni

1.Hak controling
2.Hak inisiatip
3.Hak anggaran

Dimna Ke 3 hak ini bgtu strategis dlm membantu bupati/pemerintah daerah dlam peletakan kebijakan–kebijakan daerah,APBD,PERDA dan keputusan daerah lainnya,karena bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama DPRD dan lebih eksplisit UU mengatur bahwa APBD hanya dapat direalisasikan setlh disetujui dan ditetapkan oleh DPRD.

Hal ini diatur dlm uu otonomi daerah,uu no.17/2013,ttg keuangan negara,uu no.1 tentang perbendaharaan negara,bahwa APBD hanya dapat direalisasikan setelah adanya persetujuan DPRD, itulah sebabnya keserawutan jalannya kebijakan dan pemerintahan daerah, dipicu oleh lemahnya dan tidak berjalannya peran peran kelegislasian yang dimaksud.

Siapa yg hrs bertanggungjawab dri kondisi ini??ternyata bkn sj bupati,DPRD tpi yg memilih mereka utk menjlnkan tugas2 kerakyatan alias pemberi amanah juga,hrs bertanggungjawab n sama2 berkontribusi dlm kondisi realitas kekinian negri ini…
SOLUSINNYA???

Pemerintah dan DPRD harus mampu menciptakan kondisi yang kondusip untuk melibatkan peran peran stake holder rakyat dalam pengambilan keputusan, bangun rasa kebersamaan dan bentuk forum Morlirlionung, agar aspirasi masyarakat tidak terlantar, dan yang kedua kedepannya agar liat liat dalam memilih pemimpin daerah dan wakil wakil rakyat dan hanya dengan solusi ini qt dpt membangun masa dpn yg lebih baik bgi rakyat dan negri yg kita cintai ini.

Pilih pemimpin bukan yang kita suka, tapi pilihlah pemimpin yang disukai oleh negeri ini, dan itulah pemimpin yang bisa mengurus punggung bumi ini dan penghuni yang ada di punggungnya…”SELAMAT MENAPAKI HARI ESOK YG LEBIH BAIK”…

Sumber : Djoni hatimura, S,sos
Laporan : erlangga
Editor : kurnia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here