BUOL, jarrakpossulteng.com – Masa bhakti Bupati Buol AMIRUDIN RAUF-ABDULLAH BATALIPU 6 Bulan lagi akan berakhir tanggal 12 oktober 2022, sehingga PJ Bupati Buol akan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan 12 oktober 2024.

Atau berkisar dua tahun lamanya, sehingga tak heran bila PJ Bupati Buol ini dianggap begitu penting untuk disikapi, mengingat kewenangan pejabat Bupati berdasarkan surat keputusan mendagri, kewenangan PJ sama dengan bupati definitip. Itulah sebabnya kalangan elit daerah menanggapi kasak kusuk ini secara serius.

Bahkan persiapan aksi besar-besaran untuk menolak Pejabat Bupati Non Putra Daerah pun sudah mulai dikonsolidasi.

Djoni Hatimura salah satu tokoh daerah tervokal dan kritis itu, ketika ditanya tentang kondisi yang lagi memanas saat ini, dirinya menanggapi secara rasional.

Djoni menuturkan kami begitu percaya dengan kata-kata gubernur terpilih, yang disampaikan pada saat kampanye. Dimana dirinya juga pendukung utama RUSDI-MA’MUN di Buol, Ka Cudi panggilan akrab Rusdi Mastura.

“Saya berharap tetap konsisten, kata-kata beliau mencintai bumi pogogul dan akan memperhatikan daerah Buol dengan serius, itu bukan basa basi untuk membohongi rakyat buol pada saat kampanye, kami yakin dia akan mengingat janji-janji itu. Daerah buol harus diurus oleh org buol yang mengerti tentang kondisi riil daerah dan kondisi sosial masyarakat buol dan beliau tau persis bahwa orang buol banyak yang punya SDM yang memadai untuk mengurus buol di 2 tahun paskah amirudin-abdullah”, ujarnya.

Berdasarkan informasi isu yang begitu vulgar bahwa kemungkinan besar Dr. Hj Rohani Mastura, M.si yang notabene keluarga dekat gubernur.

Sementra itu Djoni justru tetap mengatakan itu gosip, Rusdi Mastura orang yang kami kenal seutuhnya tetang pribadinya, dia tidak suka nepotisme karena berpotensi menimbulkan imej yang kurang baik bagi pemerintahannya. Yang jelas kami himbau agar semua masyarakat buol agar tetap tenang dan serahkan semua itu pada bapak gubernur.

Baca Juga :  Bagikan Baksos Bareng Mahasiswa Dan Pemuda, Kapolri: Teruslah Berkontribusi Terbaik Untuk Bangsa

Yakinlah kita semua sepakat untuk menolak Non Putra/Putri Buol yang menjadi PJ, ketika ditanya apa alasan yang mendasar kenapa harus orang Buol, Djoni mengatakan bahwa alasan kami cukup mendasar. Pertama, UU Otda mengaturnya bahwa syarat Calon Bupati itu harus orang yang nengenali daerah dan dikenal rakyatnya.

Yang dimaksud agar Bupati selaku penentu kebijakan daerah mengerti mana kebijakan yang tepat untuk kebutuhan rakyat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dikhawatirkan bila Non Putra Daerah Sens Of Belonging dan Sens Of manurutnya masih sangat diragukan dan berpotensi datang bukan mengurus tapi menguras karena masa yang singkat.

Rakyat Buol membutuhkan PJ Bupati yang cepat beradaptasi dengan Stake Holder dalam menyikapi kebijakan politik anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan rakyat dan daerah dan juga keikutsertaan rakyat pada pengambilan keputusan merupakan konfigurasi yang sangat tepat dan semestinya.

Setelah rakyat di 10 tahun pemerintahan Amirudin, rakyat tidak pernah dilibatkan dalam peramuan pokok-pokok kebijakan yang endingnya nyaris semua kebijakanya gagal dan tidak dapat diapresiasi oleh rakyat. Dan meninggalkan preseden buruk selama masa bhakti pemerintahanya yang menghabiskan kurang lebih 9 Triliun.

Itulah konsen Rakyat Buol agar kita tidak kehilangan tongkat untuk kedua kalinya, kami akan berhati-hati memilih pemimpin daerah kedepannya tutur sang vokalis yang bergelar singa parlemen.

Laporan : AA
Editor : Moh Reza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here