TOLI-TOLI, jarrakpossulteng.com – (20/4/20202) Warga mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat usut tuntas proyek (BSPS) yang menelan anggaran miliaran rupiah tahun anggaran 2021 dimana proyek tersebut belum selesai pekerjaannya sampai saat ini.

Warga meminta transparan dan profesional dengan berorentasi pada pelaksaan program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan merujuk UDD No. 8 Tahun 1981.

Sangat disayangkan gencar-gencarnya pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan kemiskinan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II.

Foto: Warga Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2021 Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Oknum Pejabat Jadi Mafia Proyek. (Dok. Jarrak Pos Sulteng/Jamaludin Butudoka).

Ada dugaan oknum pejabat yang mencoba bermain untuk mendapatkan keuntungan melalui program BSPS tersebut. Kenapa tidak, di Sulawesi Tengah ada beberapa Kabupaten yang mendapatkan diantaranya Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Buol, Donggala, Toli-Toli dan Morowali.

Proyek yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa pada Kabupaten masing-masing yang memperoleh bantuan.

Desa Dongko Kecamatan Dampak Selatan Kab. Toli-toli adalah salah satu Kabupaten Penerima Bantuan BSPS sampai hari ini sebanyak 20 rumah belum selesai di kerjakan Tahun anggaran 2021.

Bahkan ada beberapa rumah yang sudah selesai 100%, namun upah tukang tahap duanya belum juga di cairkan atau di berikan pada penerima bantuan. Yang sudah 100% saja belum diberikan upah tukangnya, apalagi yang belum 100% Kata Kepala Desa Dongko Ahmad.

Baca Juga :  Sudah Tepat, DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti

Lanjut Kades program ini sudah menyeberang tahun 2022 itu artinya uang upah tukangnya sudah cair semuan per tanggal 31 Desember 2021, sehingga kami menduga ada oknum yang sengaja menahan uang upah tukang yang menjadi hak penerima bantuan, tandas Kades.

Sementara itu, Ketua Kelompok 1 Riswan menjelaskan kami sudah sampaikan kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk meminta agar segera mencairkan upah tukang yang belum diberikan kepada kami, sebab kata Riswan agar bisa membantu kelanjutan pembangunan rumah yang belum selesai.

Dari hasil konformasi media ini, melalui Via telepon kepada ibu Sulastri selaku PPK membenarkan bahwa upah tukang yang belum selasai rumahnya dikerjakan belum di bayarkan dan dana tersebut ada rekening pribadi, tanpa menyebutkan atas nama siapa rekening tersebut.

Lanjut ibu Sulastri pemindahan uang upah tukang ke rekening pribadi tersebut adalah bentuk penyelamatan karena per tanggal 31 Desember pekerjaan sudah selesai dan sudah terlealisasi.

Namun apapun alasannya pemindahan buku rekening itu menyalahi juknis program BSPS, sehingga patut di duga ini merupakan penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang kata warga penerima bantuan.

Mereka juga meminta agar pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini.

 

Penulis : Jamaludin Butudoka
Editor : Moh reza

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here