Palu,jarrak pos sulteng com.Bupati Sigi Lindungi 2 ASN EKS TERPIDANA KORUPSI Menyebabkan Kerugian Negara.

Yang pertama Kasus Kaimudin Ponulele, S.Pd seorang ASN yang pernah di jatuhi hukuman akibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Donggala No. 50/PID.B/2009/PN DGL, kemudian yang kedua Marga satwa ASN beberapa tahun yang lalu divonis hukuman 3 Tahun penjara terbukti menggunakan dana kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari PT. PLN, Tahun 2015.

Menurut informan kami Saat ini marga masih tetap aktif berkantor di kantor Camat Marawola.

Ada 3 hal alasan PPK tidak segera melakukan PTDH terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, yang pertama Terjadinya Konflik Kepentingan.

Adanya hubungan secara personal antara terpidana dengan PPK atau pejabat yang berwenang lainnya, atau tim sukses sehingga PPK enggan atau tidak serius melaksanakan PTDH sesuai amanah Undang-Undang baik UU ASN maupun UU yang mengatur Pokok-Pokok Kepegawaian sebelumnya.

Yang kedua, Ketakutan adanya Tuntutan Ganti Rugi. Beberapa PPK kuatir/takut dikenakan tuntutan ganti rugi akibat belum melakukan PTDH terhadap PNS yang divonis kasus korupsi dan sudah ada keputusan incracht.

Apalagi sudah banyak PNS yang seharusnya diberhentikan/dipecat, bahkan sudah pensiun dan meninggal dunia, namun faktanya tetap menerima gaji atau pensiun dari negara.

Dan yang terakhir, keenganan Berurusan dengan PTUN. Beberapa PNS terpidana korupsi yang telah PTDH berdasarkan Keputusan PPK, mengajukan banding administratif ke PTUN.

Kondisi ini menjadi alasan bagi PPK lainnya untuk tidak segera melakukan PDTH, karena tidak mau/enggan berurusan dengan PTUN.

Mengolor-olor waktu memecat PNS eks terpidana Kasus korupsi dan masih tercatat aktif sebagai PNS telah membebani bahkan merugikan anggaran negara yang cukup besar.

Bagi ASN mantan terpidana kasus korupsi yang masih menerima gaji dan apabila perkaranya sudah inkrach, maka gaji yang diterimanya selama proses hukum wajib dikembalikan ke negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dengan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi BKD Sigi, untuk tidak memproses 2 ANS untuk diberhentikan dari PNS. Hal ini sesuai dengan surat edaran SK bersama Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN, ANS yang terlibat kasus korupsi dan perkaranya sudah final agar dicepat.

Begitu pula dengan Kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan hingga pemakzulan.

 

Laporan : Saharudin
Editor : Kurnia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here