Tindakan Nihil Endang Pertanyakan Realisasi Rp 500 Miliar Dana Corona ke Ali Mazi

3 min read

Kendari, Jarrakpossulawesi.com| Mencermati perkembangan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang SA kembali menyentil kepemimpinan Gubernur Ali Mazi. Politisi Demokrat itu mempertanyakan action nyata Ali Mazi menyusul telah disetujuinya anggaran Rp 500 miliar dana tanggap Corona di Sultra.

“Sekitar Rp 500 M bersumber dari APBD Sultra hasil relokasi dan dana taktis/Kasda Provinsi. Dari anggaran tersebut seharusnya segera dialokasikan dalam daftar belanja diantaranya untuk keperluan belanja logistik/beras di Bulog. Sampai hari ini kami di DPRD belum mendapat laporan, apakah Tim GT (Gugus Tugas) Provinsi sudah berkoordinasi dengan Bulog, atau beras sudah dibagi ke masyarakat,” papar Endang, Kamis 9 April 2020.

Ia tegas meminta Ali Mazi segera mempercepat proses belanja logistik pangan dan didistribusikan kepada warga melalui mekanisme birokrasi yang efisien. Terlebih adanya kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat akibat Corona semestinya hal ini sudah dilakukan.

Logistik tersebut, kata Endang akan membantu masyarakat kelompok rentan dalam melewati hari-hari selama pandemi.

“Karena dalam situasi seperti ini warga harus mendapatkan kepastian ketersediaan pangan selama pandemi, sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang melarang warga mencari nafkah di luar rumah. Apabila hal ini terlambat direspons, potensi gejolak sosial ada di depan mata,” jelasnya.

Tak hanya itu saja lewat dana itu, Endang berharap Ali Mazi juga memikirkan nasib tenaga medis, memberi perlindungan maksimal bagi mereka yang berada di garda terdepan penanganan wabah di rumah sakit.

Mulai dari menyediakan tempat tinggal sementara yang layak kepada tenaga kesehatan yang saat ini berjuang melawan Covid-29 serta pemenuhan logistik yang memadai.

Pasalnya, kata Endang, banyak tenaga medis urung pulang ke rumah lantaran khawatir penularan wabah mematikan tersebut.

Termasuk mempercepat pencairan gaji, tunjangan, honor, insentif dan bonus bagi para tenaga medis.

“Tempat transit dan istrahat bagi tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan melawan Covid-19. Mereka sudah hampir sebulan tidak pulang ke rumah karena panggilan tugas kemanusiaan dan menghindari keluarga agar tidak tertular virus Covid-19,” cetusnya.

“Selanjutnya gaji, tunjangan, honor, insentif dan bonus dipercepat penyalurannya jangan ditunda. Kita tahu, mereka meninggalkan keluarga demi melindungi kita semua, ini buka pekerjaan mudah. Intinya, selama masa pandemi ini tenaga kesehatan jangan lagi dibebani dengan pikiran/urusan keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dan pemenuhan kesejahteran, hal tersebut seharusnya menjadi tugas gubernur. Kami di DPRD berapapun yang diminta, kami setuju dan ketuk palu,” papar Endang panjang lebar.

Mengenai pelaksanaan rapid test, Endang menyebut Pemprov Sultra belum bisa melakukan konsolidasi baik dengan pemda kabupaten/kota agar test cepat bisa terlaksana segera. Ini terlihat dari masih ada saja kabupaten kota yang belum melakukan rapid test kendati kasus ODP maupun OTG sudah menyeruak luas.

Olehnya itu, ia meminta Ali Mazi melakukan konsolidasi pelaksanaan rapid test dimana hasilnya akan menjadi road map Gugus Tugas dalam penanggulangan Covid-19 di seluruh Sultra.

“Kita berharap GT Provinsi memiliki skema kebijakan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang dalam penanganan covid-19. Basisnya tentu saja perkembangan penanganann covid-19 di kab/kota,” urai Endang.

Menilik penyebaran wabah Corona di Kota Kendari masuk dalam level tansmisi lokal, ibukota provinsi mestinya lebih maksimal. Sebagai episentrum, Ali Mazi tak tak seharusnya hanya berpangku tangan pada Wali Kota.

“Lebih dari itu dibutuhkan intervensi atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Sultra. Terbaru, pemerintah kota Kendari mengeluhkan alkes test Swab tidak bisa digunakan karena harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi/register dari Kemenkes. Kabarnya proses administrasi sudah berjalan, namun sampai hari ini surat persetujuan dari Kemenkes tak kunjung tiba,” ujar Endang.

“Tim Gubernur harus mempecepat atau memotong rantai birokrasi yang dapat menghambat pengadaan alkes terkait Covid-19. Pemda kab/kota tidak bisa dibiarkan sendiri, misalnya dalam hal berkoordinasi dengan pusat. Itu sebabnya, perlunya Bapak Gubernur memberikan penekanan kepada Sekdaprov untuk mempercepat urusan-urusan di Jakarta dalam rangka melawan pandemi ini,” cetusnya.

Menyangkut imbauan Gubernur Ali Mazi tentang penggunaan masker bagi warga Sultra, langkah ini menurut Endang semestinya diikuti kebijakan penyiapan masker gratis oleh pemerintah. Terlebih, anggaran disiapkan untuk penanganan wabah di Sultra terbilang cukup besar yakni Rp 500 Miliar.

Ali Mazi bisa memanfaatkan salah satu BUMD membantu menyiapkan masker gratis dan massal bagi masyarakat.

Terakhir, Endang mengimbau agar Ali Mazi memperhatikan kesejahteraan dan logistik Gugus Tugas Covid-19. Khususnya yang bekerja di frontliner yaitu di level media center dan Tim Jubir GT Prov.

“Mereka bekerja 24 jam menganalisa data, memonitor perkembangan dan berkoordinasi dengan pusat serta menyampaikan data statistik terbaru perkembangan ODP, PDP, OTG Covid-19 kepada masyarakat Sultra,” pungkas Endang.

Editor: GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *