Sejumlah Tenaga Pendidik dan Orang Tua Siswa Mengeluhkan Kinerja Kepsek SDN Talaki

2 min read

Foto : Kepsek SDN No 7 Desa Talaki, Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Sulawesi Tengah (Doc. JarrakposSulteng)

Buol, JarrakposSulteng.Com — Senin, (19/10/2020). Dimana parah guru menilai kepsek SDN No 7 desa Talaki, Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Sulawesi Tengah diduga tidak transparansi dalam pengololaan dana BOS di sekolanya.

Menurut sejmulah guru dana BOS yang dikelolah berkisaran 180 juta pertahun, dan setiap pencairan dana BOS pertriwualan 50 juta hingga 60 juta.

“Kepsek juga tidak transparan dalam mengelolah dana oprasional sekolah (BOS) ini nampak pada saat kita rapat, dimana kepsek terkesan hanya rapat seadanya, tidak pernah ada pembahasan rincian (RKA) dan rincian yang harus dibelanjakan disekolah,” ungkap salah satu guru dengan nada kesal.

Dari hasil penulusuran tiem media gruop, kepada sejumlah guru pendidik di SDN no 7 Paleleh Desa Talaki, dan Pemerintah Desa Talaki, yang disampaikan sejumlah aparat desa, membenarkan ada indikasi tidak transparan dalam pengololaan dana sekolah, maupun pekerjaan proyek pembangunan sekolah diduga tidak melibatkan komite sekolah.

Berdasarkan Laporan ketua komite Abdulah bakulu bahwa, “Dalam setiap pelaksanaan pengololaan keuanagan sekolah maupun proyek pembagunan sekolah kepsek, tidak melibatkan komite sekolah,” tutur Abdulah bakulu.

Ketua komite berharap kepada Bupati Buol agar segera mencopot kepsek tersebut, agar nantinya pengololaan Adminitrasi keuangan sekolah sesuai harapan pemerintah.

Tindakan kepsek, mendapat reaksi dari LSM buol hijauh, menyayangkan sikap seorang kepala sekolah yang memiliki sikap arogan dan tak terpuji. Tak ada alasan kepala sekolah, untuk menutupi penggunaan Anggaran dana sekolah yang dikelolah selama ini, mengingat dana yang digunakan adalah dana negara yang bersumber dari bagi hasil pajak masyarakat.

Foto : Gedung Sekolah SDN 7 Paleleh (Doc. JarrakposSulteng)

Sehingga kepsek harus trasparan dalam mengelola dana itu. Selain itu, sangat jelas di undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (kip).

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum kabupaten buol sulawesi tengah agar segera turun memeriksa penggunaan dana BOS disekolah itu”.

Sementara, dalam lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia no 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknik bantuan dana oprasional sekolah reguler yang ditanda tangani oleh menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, Nadiem Anwar makarim, menyebutkan pada tata cara pelaporan, sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada masyarkat secara terbuka.

Lalu, dokumen yang harus di publikasikan rekapitulasi dana BOS reguler berdasarkan komponen pembiayaan publikasi laporan dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lainya yang muda diaskes oleh masyrakat.

Sementara itu, dari hasil konfirmasi dengan kepalah sekolah SDN no 7 , HAJRA YONDE SPd. terkait sorotan sejumlah guru dan ketua komite, pihaknya membantah informasi miring tersebut, “Untuk dana BOS kita melakukan pelaporan secara tertib tidak ada rakayasa data, dan tetap trnsparan terhadap pengololaan dana BOS sekolah,” tutur kepsek saat ditemui diruang kerjanya. Bahkan kepsek mengancam akan melaporkan sejumlah guru kedinas terkait untuk diberi sanksi karena menurutnya memberikan informasi yang menyudutkan pihaknya.

 

 

Laporan : Tim Redaksi

Editor : Lle

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *