Poso-jarrakpossulteng com-Barang bukti (Babuk) Shabu sebanyak 234. 39 gram dimusnahkan Kejaksaan negeri Poso bertempat dihalaman Kantor Kejari Poso, pada Selasa (8-12-2020) disaksikan Bupati Poso Darmin A. Sigilipu serta unsur pimpinan instansi Terkait lainnya.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan negeri Poso, Lapatawe B. Hamka SH.MH menekankan bahwa pemusnahan barang bukti hasil dari tindak pidana merupakan upaya mengembalikan keseimbangan pada tatanan masyarakat yang sempat terganggu khususnya terhadap Babuk berupa narkotika dan obat-obatan terlarang.

” Kegiatan ini bukan sekedar seremonia semata. Melainkan lebih kepada bentuk kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan bagi generasi penerus bangsa”,tegas Kejari Poso, Hamka SH.MH dalam sambutannya.

Disampaikan pulah Kejari Poso, bahwa pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut dari tugas jaksa untuk mengeksekusi Babuk terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) katanya.

” Ada 19 (sembilan belas) perkara dari tahun 2018, 2019 sampai dengan 2020 terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum, yang ditangani Kejari Poso”,kata L.B Hamka SH.MH pada acara pemusnahan barang bukti di Kejari Poso.

Selain pemusnahan Babuk, Kejari Hamka juga menyampaikan data tertulis beberapa perkara tindak pidana korupsi yang telah dieksekusi.

Diantaranya tindak pidana korupsi penyimpangan / penyelewengan atas pengelolaan keuangan pada satpol PP dan pemadam kebakaran kabupaten Poso. Pada tahun anggaran 2017, terpidana atas nama Sri Ayu Utami.

 

Dan terpidana Steven Rion Alipa, selaku bendahara desa Bewa yang tidak menyimpan dengan baik dana desa Bewa tahun 2018 sebesar Rp. 121.200.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan dan merupakan tanggung jawab terdakwa. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara

Terpidana lainnya adalah Rina Irana Labulu, selaku kepala sekolah SMA negeri 2 Poso. Tahun ajaran 2015 melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan operasional sekolah (BOS) TA 2015.

Dana Bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) TA 2015, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 305.086.410 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah eksekusi bulan Juni 2020.

Selanjutnya atas nama terpidana Noberial Marten Salmon, selaku PPK pengadaan alkes pada Dinkes Poso tahun anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

Yang dikerjakan oleh PT. Enseva putera megatranding, TBK telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah eksekusi bulan November 2020.

Kelima atas nama terpidana Suridah selaku PPK pada RSUD Poso dalam pekerjaan proyek Pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB pada rumah sakit umum daerah Poso. Tahun anggaran 2013 dengan pelaksana pekerjaan PT. Prasida Ekatama.

Sumber : Jarrakpos News
Pewarta : Mardison
Editor : Kurnia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here