Ridwan Bae Nilai Kebijakan Wali Kota Kendari Konyol Tak Masuk Akal

3 min read

Kendari, Jarrakpossulawesi.com | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ridwan Bae menilai, kebijakan Wali Kota Kendari melarang warga untuk keluar dalam waktu tiga hari ke depan dalam pencegahan wabah virus corona adalah keputusan yang konyol.

Menurut Ridwan, kebijakan larangan kepada warga untuk tidak keluar dengan sanksi tegas kepada warga yang melanggarnya sudah sama dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Padahal, lanjut Ridwan, ketentuan PSBB begitu ketat dan harus mendapat izin Presiden.

“Ini keputusan wali kota jelas melanggar ketentuan. Kalau pun mau lockdown, bukan kewenangan dia. Itu kewenangan presiden. Dia (wali kota) harus bermohon dulu,” katanya, Kamis 9 April 2020.

Menurut dia, pengajuan PSBB ini juga memerlukan pertimbangan dan kesiapan daerah. Misalnya, pemerintah kabupaten kota atau provinsi telah menyiapkan jaring pengaman berupa bantuan logistik kepada seluruh masyarakat, tak terkecuali di tengah isolasi.

“Pertanyaannya, pemerintah Kota Kendari sudah siap dengan itu. Apakah sudah ada data rilnya? Ini satu dari banyak syarat untuk disetujuinya PSBB,” bebernya.

Hal yang juga bertentangan dengan aturan adalah kebijakan tiga hari bagi warga untuk tidak keluar rumah.

Menurut Ridwan, hal ini sangat tidak punya faedah. Sebab, namanya isolasi itu berlaku 14 hari.

“Apa untungnya tiga hari itu? Wali Kota Kendari jangan buat kebijakan konyol yang bisa membuat gaduh masyarakat,” tekannya.

Politikus Golkar ini menyebut, kebijakan karantina wilayah yang paling berdampak adalah masyarakat pekerja informal dan mereka yang menggantungkan hidup atas kegiatan sehari-hari. Misalnya, tukang ojek, pedagang di pasar, buruh bangunan dan lain-lain.

“Masyarakat dilarang beraktivitas di pasar, tukang ojek dilarang keluar rumah, orang mau pergi belanja tidak bisa. Sekarang mau makan apa mereka selama tiga hari? Sementara di sisi lain pemerintah belum menyiapkan subsidi atau bantuan langsung ke masyarakat,” tekannya.

Ridwan melanjutkan, DKI Jakarta melakukan PSBB dengan pertimbangan data dan anggaran telah disiapkan untuk membiayai kebutuhan warga setiap harinya.

“Di Jakarta itu dibiayai per orang Rp 100 ribu. Tapi mereka juga tidak dilarang keluar dengan syarat mematuhi protokol menjaga jarak,” bebernya.

Untuk itu, ia mendesak agar Wali Kota Kendari membatalkan kebijakannya ini tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih membahayakan masyarakat.

Ia juga meminta Gubernur Sultra sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah untuk menegur Sulkarnain Kadir.

“Gubernur harus tegur wali kota. Aturannya terkesan membuat gaduh dan berbahaya tanpa pertimbangan tertentu. Ini pencitraaan konyol dan tidak tahu dan paham soal syarat bagaimana kebijakan di tengah pandemi corona ini,” tutup Ridwan.

Surat instruksi Wali Kota Kendari. (Istimewa)

Sebelumnya, Wali Kota Kendari mengeluarkan intruksi Nomor :
443.I/1233/2020 tentang melakukan total aktivitas dalam rumah selama tiga hari (10-12 April 2020) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Kendari.

Dalam intruksi tersebut menjelskan, dalam rangka menghambat penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid – 19) yang meningkat pesat dan mengingat Kota Kendari telah ditetapkan sebagai wilayah transmisi lokal penyebaran Covid–19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan ini menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama 3 hari mulai 10 sampai 12 April 2020.

Kepada masyarakat Kota Kendari yang masih melakukan aktivitas di luar rumah akan dilakukan pengamanan oleh pihak TNI dan Kepolisian.

Masyarakat juga diimbau selalu memperhatikan physical dan sosial distancing selama berada di dalam rumah serta budayakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan mencuci tangan dengan sabun serta memperhatikan etika ketika batuk dan bersin.

Editor: GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *