REAKSI ATAS PUTUSAN PERATURAN MENTERI MENGENAI PEMBEBASAN TAHANAN ATAS DASAR MENGHADAPI BAHAYA PANDEMI CORONA YANG MENELAN KORBAN JIWA MANUSIA OLEH ; PROF. OTTO CORNELIS KALIGIS

7 min read

Jarrakpossulawesi.com | Wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yosana yang akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terwujud.
Tujuan pembebasan bersyarat bagi para seluruh narapidana untuk upaya pencegahan virus Corona di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menjelaskan dari salah satu materi dalam revisi tersebut adalah pembebasan narapidana kasus korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan.
Menurutnya materi dalam aturan perubahan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, apakah seorang terpidana korupsi mesti sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua per tiga masa tahanan yang dapat dinyatakan bebas, atau cukup salah satu dari syarat tersebut.
Dalam pra syarat umur, ICW merilis 22 daftar terpidana kasus korupsi yang berpeluang bebas. Namun, menurut Kurnia, 22 nama terpidana korupsi baru sebagian dari seluruh napi yang berpotensi bebas karena ICW hanya mencatat para terpidana yang tergolong “high-profile”.
Sehingga Pembebasan napi koruptor dari wajib pendidikan dan menginap Di Lapas, menjadi bahan ledekan ICW dengan teori ngawur dan asal ngomong yang penting bisa bersuara keras.
ICW menggunakan contoh SN , OC, AM, RM dan lain lain bisa bebas, ya semua bisa bebas yang memenuhi aturan. SN baru saja masuk dan masih jauh dari 2/3 hukuman, jelas tidak memenuhi kriteria pembebasan yang diwacanakan oleh Menteri KumHam, AM yang mendapat Hukuman Seumur Hidup, Dan RM yang sudah Meninggal ICW seharusnya Kalau ambil data yang realistis dan jangan membodohi masyarakat. Disini ICW sekedar menggunakan momentum untuk naik berita . Bisa masuk kategori pembodohan atau pembohongan publik.
Terkait hal ini, advokat senior yang juga warga binaan Lapas Sukamiskin, Bandung OC Kaligis pun angkat bicara. Seperti yang sudah-sudah, ia kembali menuangkan buah pikirannya melalui sebuah surat kepada Pemerintah melalui Menkumham pak Yasonna H. Laoly Ph.d. Mengenai pembebasan tahanan yang terkait dengan PP 99 dan Tahanan yang usianya diatas 60 tahun yang imunya rentan terhadap virus. Kita sudah siapkan 4 surat untuk dikirim besok , warna diatas 60 dan ada sakit bawaan / pre existence illness.
Berikut surat lengkap seperti yang diterima redaksi Jarrakpossulawesi.com.


Sukamiskin Sabtu 4 April 2020.


Hal: Berita Medsos mengenai koruptor kakap.
Reaksi atas Putusan Peraturan Menteri mengenai pembebasan tahanan atas dasar menghadapi bahaya pandemic Corona yang menelan korban jiwa manusia.


Kepada Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum Dan Ham pak Yasonna H. Laolv PHD.
Dengan Hormat.
Perkenankanlah saya Prof. Otto Cornelis Kaligis, melalui Bapak mengajukan tanggapan saya terhadap Berita sepihak vang menggiring opini Masyarakat, yang dilontarkan Medsos pendukung LSM ICW, PUKAT Dan sejenis nya, sehingga Masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai Fakta Hukum perkara saya, mencap saya sebagai koruptor kakap, yang walaupun telah 5 tahun dalam tahanan, diusia saya sekarang 78 tahun, saya sebagai warga binaan tak layak dibebaskan oleh Bapak. Perlu saya tegas kan disini bahwa saya bukan perampok uang Negara. Sebagai Advokat yang pertama membela Di KPK sejak lahirnya KPK yang Ad Hoc, saya banyak menulis mengenai KPK yang tebang Pilih, KPK yang korup. Tulisan berupa buku berlabel ISBN, adalah tulisan yang dapat saya pertanggung jawabkan, datanya dari bekas BAP KPK dan dari fakta dipersidangan.

Dari BAP Ir. Ari Muladí dan kronologis Pengurusan perkara Di KPK terungkap bagaimana suap diberikan kepada Bibit dan Chandra Hamzah sebesar Rp.1000.OOO.OOO miliard rupiah. Perkara mereka dikesampingkan. Nama mereka sebagai tersangka tidak pernah direhabiliter. Bahkan Chandra Hamzah sekarang menikmati gaji dari Negara sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Mengapa Medsos tidak pernah mencap mereka sebagai koruptor kakap?
Komisioner Abraham Samad Dan Bambang Widjojanto yang juga namanya tidak pernah direhabiliter sebagi tersangka pidana, kasusnya bebas dari berita ICW. Bahkan Bambang Widjojanto yang menentang mati matian Pemerintahan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo di Mahkamah Konstitusi, sekarang menikmati uang Negara sebagai pejabat di DKI Jakarta. Tersangka pembunuh Novel Baswedan, dielu elukan medsos sebagai pahlawan pemberantas koruptor. Padahal dia hanyalah seorang pembunuh. Sebaliknya peradilan penviraman air keras terhadap Novel Baswedan yang diberitakan. Bukti betapa berita Medsos tidak cover both side. Sedangkan Gugatan saya terhadap Novel Baswedan mengenai Pembunuhan Novel Baswedan terhadap Aan alias Yulian, bebas dari berita ICW. Tersangka Korupsi Payment Gateway Prof. Denny Indrayana dilindungi ICW, PUKAT, sehingga beritanya sebagai tersangka ditutup rapat oleh Medsos. Sekjen MK saudara Gafar tidak segera menolak pemberian suap 120.000 donar singapura oleh Nazarudin. M.Gaffar sempat menyimpan uang yang diterimanya. Karena dilindungi Oleh Ketua MK Pak Mahfud MD, dan tidak diberitakan Medsos Oleh Berita yang menggiring dia selamat setelah mengembalikan uang tersebut. Beda dengan Penerima OTT lainnya yang menerima uang gratifikasi seharusnya diberi kesempatan untuk dalam tempo 30 hari mengembalikan uang tersebut sesuai dengan ketentuan undang2, sehingga merekapun harus diperlakukan sama dengan Sekjen MK saudara M.Gaffar yang bebas pidana.
Mengapa saya menggugat oknum KPK yang terlibat pidana? Hanya untuk membuktikan betapa mereka dilindungi pers, dan betapa di Negara Hukum Indonesia, tidak berlaku azas Persamaan didepan Hukum sesuai Konstitusi.

Undang Undang Tipikor Undang2 Nomor 20 tahun 2001 yang Ad Hoc lahir karena semangat reformasi untuk menciptakan Pemerintahan Yang bersih, melengkapi, membantu tugas tugas penyidikan kepolisian dan Kejaksaan. Target penyidikan yang menjadi wewenang KPK untuk Korupsi yang berjumlah I miliard rupiah keatas. Kenyataannya suap anggota DPRD Malang disekitar 5-10 juta rupiah juga di OTT KPK. Biaya operasi KPK lebih beşar daripada uang suap hasil OTT. Jelas Negara dirugikan oleh aksi KPK.
Sayangnya karena tiadanya Pengawasan, terbukti KPK tidak bersih, penuh dengan kejahatan jabatan dan korup.
Bab III dibawah judul Fakta. Data Dan Hasil Penyelidikan Laporan Panitia Angket DPR RI Mulai Halaman 28 şampai dengan 89, membuktikan betapa KPK korup dan sering melakukan kejahatan jabatan. Fakta Hükum itü diperoleh Pansus DPR mulai dari temuan masalah Keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan KPK oleh BPK , penyimpanan barang sitaan tidak dirumah Penyimpanan Barang Bukti, rekayasa keterangan saksi, peningkatan Status penyelidikan ke penyidikan tanpa dua alat bukti dan banyak temuan lainnya. Mengapa Medsos tidak memberitakan secara luas temuan Pansus DPR?
Sekilas mengenai perkara Korupsi saya, dimana saya dikategorikan sebagai koruptor kakap, sehingga tidak layak untuk dibebaskan.

  1. Tanggal 9 Juli 2015 Advokat Garry Dari kantor saya terjaring OTT Oleh KPK bersama seorang Panitera saudara Syamsir Yuswan Dan 3 orang hakim.
  2. Diwaktu itü saya lagi di Denpasar membela perkara pidana. Perkara saya di Medan dikalahkan tanggal 7 Juli 2015 dana saya telah menyatakan banding. Tidak seorang pengacara pun akan menyuap hakim untuk perkara yang kalah.
  3. Dari BAP berkas perkara saya, saya mengetahui bahwa idee pemberian uang THR kepada hakim Tripeni Ketua Pengadilan TUN yang akan mudik Lebaran berasal dari Panitera Syamsir Yuswan, tanpa diketahui oleh Hakim Tripeni, tanpa diminta oleh hakim tersebut.
  4. Informasi yang saya peroleh. Advokat Garry maşuk keruangannya hakim Tripeni selagi Hakim Tripeni bersidang. KPK menunggu şampai hakim Tripeni maşuk ruangannya, lalü dilakukan OTT. Advokat Garry melawan, kemudian oleh bisikan KPK diminta bekerjasama, bahwa yang menjadi target adalah saya, asal mau mengikuti kemauan KPK..
  5. Baik saya maupun kantor tidak memerintahkan Advokat Garry ke Medan. Dia pergi ataş inititiatif sendiri . Bahkan isteri Gubernur, klien kantar saya pernah mengingatkan Advokat Garry untuk hati hati bila bertemu Hakim jangan sampai OTT. Semuanya ini saya ketahui dipersidangan.
  6. Pada tanggal 9-7-2015 disaat OTTtanpa diperiksa, saya dicekal, rekening saya diblokkir, sehingga kantor saya lumpuh. Tanggal 14 Juli 2015 saya ditangkap di Hotel Borubudur Jakarta, tanpa Surat panggilan, padahal saya telah bersurat kepada Pimpinan KPK Akan datang bila dipanggil sesudah Lebaran
  7. Saya dimajukan ke Pengadilan tanpa BAP tanpa satu senpun bukti suap kepada hakim yang disita Dari saya.. 5 tersangka OTT termasuk Rio Capella yang satu paket dengan perkara saya divonis antara I sampai dengan 4 tahun. Advokat Garry divanis dibawah pasal dakwaan yaitu hanya 2 tahun dengan remisi. Otak pencetus pemberian uang THR saudara Panitera Syamsir Yuswan divonis 3 tahun. Hakim Tripeni 3 tahun dengan

remisi. saya tanpa barang bukti, tanpa uang THRyang disita dihukum 10 tahun minus 3 tahun setelah saya mengajukan PK pertama. Sebelum Putusan Pengadilan negeri mencabut blokir rekening saya karena terbukti tidak ada uang haram didalam rekening

8. Banyak penyuap puluhan miliard tidak termasuk kakap, Bahkan sekarangtelah

9. Disukamiskin dan di Lapas lainnya, saya sebagai praktisi dan pemerhati Hukum serta akedemisi, menyimpan banyak bukti untuk saya bukukan, mereka mereka yang tidak merampok uang Negara tetapi dihukum atas dasar dakwaan korupsi. Contohnya Jero Wacik yang divonis atas Peraturan yang tidak berlaku Iagi. Surya Dharma Ali yang didakwa merugikan Negara miliaran rupiah, tetapi terbukti hasil BPK: kerugian Negara Nihil. Barnabas Suebu. Dua kali Gubernur, hasil temuan DPRD sebagai mitra, menyetujui pertanggungan jawab Keuangan Barnabas Suebu. Akhirnya setelah purna tugas, dia divonis karena “kebijakan” versi KPK yang dibuatnya selama menjabat sebagai Gubernur.


10. Berikut berapa Nama yang tidak merampok uang Negara tetapi divonis sebagai koruptor. Mereka adalah Advokat Lucas, Advokat Fredrich Yunadi, DR specialis Bimanesh Sutarjo (Catatan: Kesaksian menguntungkan Prof. DR.dr. Budi Sampurno yang membebaskan, dikesampingkan KPK. Termasuk Rumah Sakit sebagai Badan Hukum Dan pegawai IGD juga tidak diperiksa. WA KPK Rizka sebagai bukti bahwa semuanya berjalan sesuai SOP rumah Sakit juga dikesampingkan), DR. Patrialis Akbar, Johannes Kotjo yang melakukan perjanjian usaha Dengan Dirut PLN saudara Sofyan Basir tanpa memakai uang Negara (Saudara Sofyan Basir divonis bebas oleh Pengadilan). Eddy Sundoro dan Billy Sundoro juga divonis tanpa bukti satu senpun uang suap. Dan masih banyak tersangka tersangka lainnya. Bahkan puluhan ribu para pensiunan Pertamina meminta Pres.Dir Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis dibebaskan Dari dakwaan korupsi oleh Pengadilan, karena tidak melakukan Korupsi, Sebaliknya para pensiunan Pertamina merasakan kenaikan uang manfaat pensiun hasil perjuangan Helmi Kamal Lubis.

Inilah sanggahan saya penyandang predikat koruptor kakap yang dilontarkan LSM ICW dan para medsos mitra KPK yang mengabaikan berita imbang yang cinta kebenaran. Demikianlah Surat saya ini kepada Bapak Menteri. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak dalam menjalankan tugas tugas kemanusiaan Bapak menghadap bahaya Corona.

Hormat saya

Prof. Otto Cornelis Kaligis.

cc. Kepada petinggi petinggi ICW/LSM yang Suci Dan bersih. Kepada para journalist yang cinta kebenaran dan yang menghormati Berita cover both side

Editor: GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *