Prof. Oc. Kaligis Sebut Najwa Shihab Provokator Dan Arogan

7 min read

Jarrakpossulawesi.com | Menteri Hukum Hak Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penjelasan atas kabar menyebut Peraturan Menkuham Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Kemudian mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kep.menkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.
“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” jelas Menkumham Yasonna Laoly, Sabtu 4 April 2020. Menteri Yasonna Laoly menjelaskan 4 poin terkait Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.
“Adalah langkah dilakukan Kemenkuham untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” jelasnya. Lalu dikeluarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.
“Khusus napi yang sudah menjalani masa 2/3 pidana dan anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana,” Menteri Yasonna menambahkan. Seperti dikutip persliris dari Menkumham.
Dimana Jurnalis dan presenter Najwa Shihab mendapat teguran dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly setelah ia mempersoalkan wacana pembebasan napi korupsi bersama tim Narasi TV pada Jumat, 3 April 2020. Yasonna menuding Najwa telah melakukan provokasi kepada masyarakat untuk menentang idenya itu.
“Saya heran dengan tuduhan tak berdasar oleh Najwa, tentang pembebasan koruptor. Suudzon banget sih, provokatif dan politis. Belum ada kebijakan itu. Tunggu dong, seperti apa,” tulis protes Yasonna kepadanya. Dalam keterangan pers itu, Yasonna melontarkan tudingannya terhadap media yang mengesampingkan unsur kehati-hatian. “Kami masih exercise (usulan revisi itu). TIDAK gegabah. Beda dengan media, gegabah, berimajinasi, dan provokasi.”
Mantan pengacara Otto Cornelis Kaligis atau yang dikenal dengan OC Kaligis pria kelahiran Ujung Pandang Sulawesi Selatan, 19 Juni 1942, dikenal sebagai pengacara senior dan telah memiliki pengalaman dalam beragam kasus. Siapa yang tak tahu kiprah pria sepuh ini. Sayang, Pada 14 Juli 2018, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara.
Pada tanggal 6 April 2020, pengacara senior ini, mengirim sebuah surat dari balik jeruji dengan Judul : Najwa Shihab, Provokator Dan Arrogan. Dan ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Ham Pak Yasonna Laoly Phd. Adapun surat lengkap seperti yang diterima redaksi Jarrakpossulawesi.com. sebagai berikut.

Sukamiskin Senin 6 April 2020.


Judul.: Najwa Shihab, Provokator Dan Arrogan.

Kepada Yang terhormat Bapak Menteri Hukum Dan Ham Pak Yasonna Laoly Phd.


Pak Menteri yang saya hormati.

Saya pun di era orde baru terdaftar sebagai jurnalist. Keanggotaan PWI, saya peroleh setelah mengikuti ujian jurnalis, Saya lulus dan oleh karena itu saya menggantongi kartu anggota muda PWI.
Undang Undang Pers era Reformasi disahkan dibawah Pemerintahan Presiden B.J. Habibie tanggal 23 September 1999, Undang Undang nomor 40/1999 memberi kepada insan pers hak Kebebasan Pers. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40/1999, Undang- undang Pers lama dinyatakan tidak berlaku Iagi. Salah satu dasar Undang Undang tersebut ada Iah Undang Undang Dasar 1945. Hak kebebasan Pers yang diberikan kepada para jurnalis, bukan kebebasan yang anarkis , bebas menggiring opini Rakyat, agar misalnya para warga binaan yang telah divonis in kracht, oleh Najwa Shihab, terus menerus dihukum tanpa batas, sekalipun mereka mungkin adalah korban target KPK. Semuanya itu bisa terjadi karena anda Najwa Shihab yang arrogan merasa dirinya kebal Hukum, dan setelah terkenal menjadi manusia tak tahu diri.
Disatu pihak ketika Pansus DPR membongkar Korupsi KPK atau Kejahatan Jabatan yang dilakukan KPK, Berita ini sengaja dikesampingkan Najwa Shihab.
Saya menggugat misalnya Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Dasar gugatan Penganiayaan Dan Pembunuhan, yang oleh Putusan Pengadilan Bengkulu, diperintahkan untuk diadili di Pengadilan. Sidangnya sudah berjalan berkali kali. Saya juga menggugat Prof. Denny Indrayana. Hasil gelar perkara Mabes Polri, menetapkan Prof Denny sebagai tersangka koruptor Kasus Payment Gateway. Bambang Widjojanto dan Chandra Hamzah para ex-kômisioner KPK, keduanya tersangka deponeer yang namanya tidak pernah direhabiliter. Sekarang makan gaji dari Negara. Bambang Widjojanto di DKI, Chandra Hamzah sebagai Komut di Bank Tabungan Negara. Apakah mereka mereka tidak layak untuk diberitakan? Bahkan sebaliknya Mereka dilindungi oleh Pers? Oknum oknum KPK Dan simpatisannya, seandainya tidak dilindungi pers, seharusnya merekapun sudah dipenjarakan. Saya menerbitkan buku berlabel ISBN berjudul Korupsi oknum KPK. Buku buku berjudul
Korupsi Bibit-Chandra, KPK bukan Malaikat, Tebang Pilih pelaksanaan Hukum oleh KPK,
Pemeriksaan saksi KPK diresort mewah, dan semua tulisan kejahatan jabatan KPK. Hanya Koran Koran pinggiran yang memuat Berita tersebut. Berita itu Iolos dari Pemberitaan anda karena memang anda jurnalis partisan yang selalu membela KPK. Ironisnya buku buku saya itu ada di Perpustakaan Hukum Universitas Leiden Di Belanda , Monash University Di Australia, Bahkan di perpustakaan kepresiden Di Gedung Putih Amerika. (Catatan. Kedutaan Besar Amerika Di Jakarta pernah meminta buku buku saya untuk perpustakaan Di Amerika, dibagian Pusat penelitian pelaksanaan Hukum di kawasan Asia). Ketika saya menangani Kasus Pak Presiden Soeharto, berita saya disertai foto saya bahkan dimuat Di Majallah Time.
Penggiringan opini anda terhadap para koruptor yang tidak layak dibebaskan adalah bagian dari Pembunuhan karakter tanpa batas, tanpa henti hentinya kepada kami. Putisan MK nomor 33 tahun 2016 bahkan membatasi Kekuasaan KPK, hanya sampai pada Putusan in kracht. Selanjutnya tugas Pengayoman pada diri Kami berada dibawah Kementerian Hukum Dan Ham. Bukan dibawah Mata Najwa.
Saudara sebagai seorang Sarjana Hukum pasti tahu bahwa dunia mengakui arti equality before the Law. All men are created equal. Begitu lah bagian Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 oleh Thomas Jefferson pada awal Revolusi Amerika.
Liberate, Egalite, Fraternite dikenal oleh Piagam Perancis 27 Agustus 1789. Paham Eqalite didasarkan pada hasil para Pemikir/filsuf seperti Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau yang melahirkan Revolusi Perancis 1789. Revolusi itu menumbangkan kekuasaan monarki raja yang absolut. . Sejak saat itu Egalite adalah azas bagi persamaan didepan Hukum yang berlaku bagi setiap manusia, termasuk bagi kami para warga binaan. Egalite juga bagian yang paling mendasar bagi Hak Azasi Manusia .
Undang Undang Pemasyarakatan, Undang-undang nomor 12/1995 dasar pertimbangannya adalah Pancasila Dan Undang-undang Dasar 1945. Atas Dasar salah satu azas falsafah Hukum Pancasila, Undang-undang Pemasyarakatan membina para warga binaan berdasar Pengayoman bagi para warga binaan atas dasar persamaan perlakuan. Pancasila dengan sila Peri Kamanusiaan yang Adil Dan beradab mengharuskan Pengayoman terhadap para warga binaan diperlakukan sebagai manusia bermartabat dan berkeadilan. Persamaan Hak didepan Hukum menempatkan kami para warga binaan mempunyai Hak yang sama dengan warga binaan lain yang sekarang dibebaskan oleh Peraturan Menteri Kehakiman. Duniapun ramai ramai membebaskan Dan mengampuni para tahanan menghadapi pandemik Corona.
Diskriminasi dilarang baik secara Konstitusi maupun mengikuti kovenan kovenan International Sebut saja misalnya Mandela Rule, Paris Convention mengenai declaration of Human Right 1948, International Convention on Civil and Political Right (ICCPR) yang kita ratifikasl melalui Undang Undang nomor 12 tahun 2005 Bukankah Pancasila adalah falsafah yang menempatkan manusia Indonesia sebagai manusia yang beradab, dan karena itu pembinaan bukan dilakukan secara biadab sehingga Mata Najwa harus menggiring opini Rakyat untuk tidak membebaskan kami, karena kami dianggap sampah Masyarakat yang membahayakan Masyarakat?. Semoga anda tahu bahwa Korupsi bukan Extraordinary Crime yang harus dibawa ke International Criminal Court Di Haque. Istilah yang tepat adalah Transnational organized Crime. Kamipun mempunyai Hak diperlakukan secara berkeadilan tanpa diskriminasi?. Bukankah Pancasila berada diatas kovenan kovenan universal yang diakui PBB? Undang Undang Pokok Pers mengedepankan bagi setiap jurnalis untuk mengimplikasikan prinsip cover both side. Bukan dengan cara cara penggiringan opini, mengatas namakan Rakyat.
Rakyat belum tentu mengerti apa arti equality before the law yang harus juga diterapkan bagi kami kami ini yang diberi label sebagai Koruptor Kakap. Rakyatpun tidak mengetahui perkara Kami. Sayapun tidak pernah melihat anda menghadiri sidang saya. Saya dicap koruptor Kakap, tanpa bukti satu senpun Bahwa saya merampok uang Negara. Saya bukan OTT yang ke tangkap basah memberi uang 5000 dollar singapura kepada Hakim Tripeni. Saya divonis tanpa bukti uang suap.
Penggiringan opini oleh anda bisa menimbulkan dampak dilakukannya Upaya Hukum oleh para warga binaan yang merasa tercemar oleh anda, terhadap diri anda. Saya yakin kalau nanti keoolisi atas Dasar sangkaan merusak Nama baik, anda jangan berlindung
dibawah kebebasan Pers seorang jurnalis. Atau menggiring lagi opini publik bahwa anda telah di sandera dirampas Hak kebebasan pers anda. Benar para jurnalis punya Hak kebebasan, tetapi bagi jurnalis juga berlaku apa yang dikatakan Lord Acton bahwa Power Tend to Corrupt. Karena itu kekuasaan harus dibatasi.. Kebebasan Perspun punya rambu rambu keterbatasan. Saya doakan semoga disatu saat bukan keluarga anda yang terjaring pidana, sehingga menempati dan memperoleh predikat warga binaan. Baru disaat itu, anda merasa betapa sakitnya para warga binaan, divonis tanpa akhir. Betapa juga Hak Hak Kami dirampas mengabaikan Hak Asasi Manusia, mengabaikan Asas Perlakuan Persamaan didepan hukum. Warga binaan pun bukan binaan yang harus diberitakan negatif sepanjang masa.
Surat ini dibuat oleh saya Otto Cornelis Kaligis. Warga binaan yang pernah saudara beritakan secara menjurus, ketika saudara tanpa wewenang penyelidikan pro justitia mampir dikamar saya di Lapas Sukamiskin. Peristiwa itu saudara beritakan dengan Berita sensatif terhadap diri saya yang juga di kopi oleh beberapa Medsos Medsos lainnya. Asal anda tahu bahwa I-Pad yang saudara rekam dikamar saya sudah saya pakai Di tahanan Guntur, diketahui KPK, tidak disita KPK, saya gunakan dalam kapasitas saya sebagai penulis. Untuk Pemakaian I-Pad saya, saya telah memberitahukan Hal itu kepada hakim yang memeriksa saya Di pengadilan. Dengan Berita Anda saya sebagai seorang penulis, dengan adanya gadget saya itu seolah Olah saya menikmati hidup nyaman Di Lapas. Semoga anda yang arrogan, cukup rendah hati untuk mendengar kritikan saya ini, terhadap saudara.
Hormat saya
Prof. Otto Cornelis Kaligis warga binaan tanpa remisi.
Editor: GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *