Prof. Oc. Kaligis kirim Surat ke DPR RI Warga Binaan Lapas Mulai Resah Akibat Wabah Covid-19

7 min read

Jarrakpossulawesi.com| Penyebaran wabah virus Corona makin mengkwatir dan semakin merajalela hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi warga binaan Pemasyarakatan baik di Lapas ataupun di rutan sehingga menimbulkan kepanikan bagi warganya yang ada di dalam penjara, jangankan yang di dalam penjara di luar sana pun yang bebas mereka juga merasa kepanikan, karena negara Indonesia bahwa pemerintahan pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memberlakukan PSBB.
Hal itu menunjukkan bahwa keseriusan negara untuk memutuskan penularan virus Corona. Di sisi lain Semakin maraknya wabah pandemi Covid-19 membuat para warga binaan lapas semakin was-was dan resah.
Salah seorang warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan yang namanya minta dirahasiakan pada Senin (9/4/2020) menyampaikan bahwa warga binaan disini sangat khawatir dengan penyebaran Covid-19. Apalagi disini penghuni lapasnya over kapasitas, sehingga kami sangat khawatir akan cepat tertular bila ada satu saja warga binaan yang terpapar.

Karena Wabah ini tidak mengenal Kasta atau jabatan siapa saja yang umunnya tidak kuat bisa terjangkit dan tidak mengenal usia dengan covid-19 apalagi ada didalam Lapas Yang tempat nya terbatas, Warga Binaan atau Napinya tidak kemana mana ,tetapi, Pegawai masih berinteraksi dikira dan keluar masuk kedalam lapas, pegawai Pos mana bisa terkontrol seperti kejadian di Kementrian Hukum dan Ham Jawa barat.

Awalnya dari Bupati Kerawang berkunjung ke Lapas kelas I Sukamiskin terus diantar oleh Bapak Aris Selaku Kadipas bersama Ajudan (Subud) ke Lapas Sukamiskin Bandung dan yang bersangkutan diisolasi di kerawang sekarang dan ajudannya Bapak Aria swlaku Kadipas di wisma atlit Jakarta swkarang dan sudah dinyatakan Positif covid-19 oleh tim dokter.

Dan ada Napi di dalam Lapas Bancey namanya Seno Di Jawa Barat Terinfeksi Covid -19 terus diantar oleh petugas dan selanjutnya setelah selesai bertugas, petugasnya yang pernah mengantar napi tersebut mengalami demam selama 3 hari, ini juga menjadi permasalahn besar. Kalau ini tidak ada kebijakan yang cepat. Ini akan menjadi mimpi buruk kepada Napi yang didalam lapas. Baik di Jawa barat maupun di Seluruh Indonesia.
Dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang begitu cepat, kami pun sangat cemas dan was-was, mengingat dengan kondisi kami di lapas sangat sulit untuk bisa menerapkan social distancing maupun phisycal distancing, imbuhnya.
Disampaikan juga oleh narasumber tersebut bahwa mereka sangat berharap kepada pemerintah agar memperhatikan keresahan warga lapas. Mereka juga berharap agar dalam situasi yang mengkhawatirkan seperti ini mereka dapat dispensasi pembebasan atau remisi tahanan.
Sebelumnya kebijakan pembebasan 30.000 narapidana telah dicetuskan oleh Menhunkam Yasona Laoly menimbang situasi wabah Covid-19 yang terus cepat penularannya. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah faktor lapas yang over kapasitas dan faktor kemanusiaan. Dan kebijakan ini perlahan sudah mulai dilaksanakan. Selain itu juga ada wacana yang muncul ke publik agar dirumahkannya para napi koruptor mengingat hal yang sama, namun hingga kini belum ada yang terealisasi.
Seperti biasanya yang sudah-sudah dilakukannya oleh pengacara kondang prof. Oc. Kaligis kali ini ia mengirimkan surat kepada bapak ibu anggota DPR Dijakarta bseperti yang diterima oleh jarrakpossulawesi.com adapun isi surat nya sebagai berikut.

Sukamiskin Jumat 10 April 2020.

Hal.: Perlakuan diskriminatif Bertentangan dengan Hak Azasi Manusia dan prinsip equality before the law.

Kepada yang terhormat Ketua DPRRI ibu Puan Maharaní dan Para Wakil Ketua DPRRI.

Dengan segala Hormat.
Perkenankanlah saya Prof. Otto Cornelis Kaligis, sebagai warga Negara Indonesia, yang kepentingan Hukum saya dan warga Negara lainnya, diwakili oleh Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua DPRRI beserta semua jajarannya menyampaikan Inti peundang2 an dan Peraturan Peraturan lainnya, yang bertentangan dengan hak Asasi Manusia dan asas persamaan didepan hukum (equality before the Law).
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  1. Indonesia adalah Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan.
  2. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan keadilan menuju masyarakat yang makmur. (Sila kedua dan kelima)
  3. Pasal 1(3) Undang Undang Dasar dengan jelas mengatur Indonesia sebagai Negara Hukum. Makna dari ketentuan ini adalah bahwa setiap warga Negara diberikan oleh Negara Perlindungan Hukum (legal protection) Dan pelaksanaannya (legal enforcement) tanpa diskriminasi.
  4. Sebagai anggota PBB kita juga mengakui Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dua pokok fondasi dari Declaration of Human Right yang diakui anggota PBB termasuk Indonesia adalah prinsip Equal Right Dan Non diskrimination. Bahkan angka 7 Prinsip Umum Deklarasi tersebut berbunyi sebagai Berikut.: Perlakuan hak yang sama didepan Hukum dalam perkara Pidana dengan menjunjung tinggi azas Praduga tak bersalah tanpa adanya diskriminasi.” Ini yang menjadi pertimbangan Iahirnya Undang Undang HAM, Undang Undang nomor 39/1999. Sayangnya dalam pelaksanaan Hukum Pidana, diskriminasi itu tetap berlaku bagi vonis Korupsi warga binaan. Persamaan kedudukan Hukum dirusak oleh PP 99/2012.
  5. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar adalah fondasi Asas Perlakuan Persamaan didepan Hukum. Pasal 28 D (I) mengatur mengenai HakAsasi yang merupakan bagian
    tak terpisah dari kehidupan setiap manusia dan diakui Oleh kovenan kovenan PBB, sebagai Hak universal yang melekat pada setiap subyek Hukum, tanpa kecuali..
  6. Pasal 9 Undang Undang Dasar, mewajibkan Kepala Negara dalam sumpahnya untuk taat Kepada Undang Undang , sebagai Konsekwensi Indonesia yang adalah Negara Hukum.
  7. Sebagai bagian dari anggota PBB, Hukum Nasional Indonesia tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip Hak Asasi Manusia yang dianut PBB.
  8. Kita mengratifikasi ICCPR dan Transnational Organized Crime masing2 dengan Undang Undang nomor 12/2005 dan Undang Undang nomor 5/2008. Kita turut mengakui prinsip prinsip Persamaan perlakuan didepan Hukum dan prinsip non diskriminasi selalan dengan ratifikasi kedua undang2 tersebut• Sayangnya ratifikasi Transnational
    Organized Crime belum sesuai dengan Hukum Pidana kita dalam pelaksanaannya. Kita juga mengakui Mandela Rule yang diakui PBB serta semua kovenan tersebut diatas yang berdasarkan Hak Asasi Manusia, mengenyampingkan perlakuan diskriminatif.
  9. Undang Undang Pemasyarakatan Undang Undang nomor 12/1995 yang dimulai dengan pertimbangan Pancasila dan Konstitusi sebagai Dasar, menyatakan tidak berlakunya Undang Undang Pemasyarakatan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda. Asas Undang Undang tersebut terdapat di Pasal 5. ” Pengayoman terhadap warga binaan atas dasar penghormatan terhadap harkat dan martabat warga binaan sejalan dengan sila kedua Pancasila. Pasal 14 mengenai Hak Hak warga binaan. Harus diberlakukan secara non diskriminasi, sejalan dengan konvensi konvensi International di PBB, yang sekali lagi dengan tegas mengatur bahwa Diskriminasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
  10. Bapak non diskriminasi, Bapak Persamaan Hak adalah Bapak Nelson Mandela penerima hadiah Nobel, yang tak henti hentinya sampai akhir hidupnya konsisten memperjuangkan persamaan hak. Kata Nelson Mandela: “Keep Fighting against Injustice” Jangan berhenti berjuang melawan ketidak adilan.
  11. PP 99/2012 memporak perandakan dasar utama fondasi Republik ini yaitu Pancasila Dan Konstitusi.
    12.Hasil Pansus DPRRI terhadap KPK menemukan Fakta betapa oknum oknum KPK korup dan sering melakukan Kejahatan Jabatan. Sayangnya Ketika Fakta pelanggaran ini menyangkut KPK, penegak Hukum segan menindak Ianjuti penyelidikan serta penyidikan terhadap mereka.
  12. Mestinya Bibit, Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Novel Baswedan, Prof. Denny Indrayana semua mereka sudah seharusnya diadili. Hal ini bila dibandingkan bagaimana KPK menyidik seseorang. Penyidikan yang penuh intimidasi, rekayasa keterangan saksi, tuntutan yang copy paste dakwaan mengenyampingkan fakta persidangan. Semuanya itu terungkap didalam Laporan Panitia Angket DPR RI pada Bab III dibawah judul Fakta, Data Dan Hasil Penyelidikan.
  13. Sekalipun hasili Pemeriksaan BPK terhadap korban korban penyidikan KPK: tidak terdapat Kerugian Negara, yang bersangkutan tetap dipenjara berdasarkan kesaksian de auditu hasil rekayasa penyidik KPK. Sedangkan oknum oknum KPK termasuk Prof. Denny Indrayana yang gelar perkaranya menyimpulkan bahwa Prof. Denny adalah tersangka koruptor, Toh Prof Denny tetap bebas melenggang. Bahkan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Jelas jelas mereka ini Kebal Hukum. Bibit, Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, para tersangka deponeering , namanya tidak pernah direhabiliter. Bambang yang di Mahkamah Konstitusi menolak mati matian kepemimpinan Jokowi, sekarang penikmat uang Negara sebagai pejabat di DKI Jakarta. Idem dito dengan Chandra Hamzah sebagai Komut Bank Tabungan Negara. Yang benar benar super kebal Hukum adalah tersangka Pembunuh Novel Baswedan.
  14. Ketika semua media, ICW Dan ISM LSM pendukung diskriminasi dan dengan meminjam nama Rakyat selalu menggiring masyarakat agar memandang kami sebagai sampah tanpa punya persamaan hak, harapan bagi kami adalah ibu dan bapak yang duduk sebagai Pimpinan DPRRI. Semoga dapat memperjuangkan Perlakuan persamaan hak bagi kami para warga binaan vonis Korupsi.
  15. Sejujurnya banyak diantara kami tidak merampok uang Negara. Saya tidak menyuap satu senpun Hakim Tripeni untuk perkara saya yang dikalahkan dan dalam proses banding. . Saya bukan tersangka OTT. Tidak satu senpun uang suap/THR disita dari tangan saya. Semua yang OTT divonis antara I sampai 4 tahun. Saya 7 tahun untuk uang THR 5000 dollar singapura yang diberikan oleh advokat Garry yang di OTT. Advokat Garry pemberi uang THR hanya divonis oleh KPK 2 tahun disertal remisi.
  16. Yang merasakan diperlakukan tidak adil bukan siapa siapa, melainkan Saya sendiri termasuk kawan kawan yang divonis tanpa bukti perampokan uang negara dan teman senasib warga binaan lainnya di Sukamiskin. Silahkan pertanyakan sendiri Fakta ini kepada Bapak Barnabas Suebu, Surya Dharma Ali, Jero Wacik, Johannes Kotjo, Johar Firdaus, DR Drs. H.Ridwan Mukti MH ex Gubernur Bengkulu yang divonis tanpa bukti, Helmi Kamal Lubis Mantan Direktur DP Pertamina yang menguntungkan perusahaan yang selama ini terus merugi dan banyak korban korban lainnya.
  17. Cukup banyak ahli Hukum yang mengkritisi kine kerja KPK dimasa lalu, yang terjun bebas tanpa pengawasan. Laporan Panitia Angket DPRRI adalah bukti nyata bagaimana banyak oknum oknum KPK yang tempatnya seyogianya di penjara penjara di Indonesia. Bedanya. Mereka punya media, LSM pendukung yang dengan beritanya dapat mempengaruhi Presiden, sehingga Presiden SBY yang semboyannya “Katakan Tidak Kepada Koruptor,” akhirnya membebaskan tersangka Korupsi Bibit-Chandra Hamzah melalui deponeering. Beda dengan nasib besannya sendiri Aulia Pohan, yang demi pencitraan SBY, pantang diberi predikat deponeering . Sejak taktik deponeering yang diperlakukan Saat itu, Peradilan Indonesia, Penegakkan Hukum Indonesia berantakan dan hancur lebur. Persamaan kedudukan didepan Hukum tidak berlaku bagi oknum oknum KPK yang selalu bisa lolos Pidana karena dukungan ICW, LSM Dan Medsos pendukung:
  18. Permohonan. Saya O.C. Kaligis sebagai pribadi dan mewakili teman teman warga binaan. Kami hanya memohon satu hal. Bukankah Bapak Presiden tidak pernah menolak revisi Undang Undang Pemasyarakatan. Beliau hanya memakai istilah “Menunda”. Bagaimana kalau Para Pimpinan DPR meminta Kepada Bapak Presiden agar mencabut masa penundaan tersebut dan mensahkan Undang Undang Pemasyarakatan yang telah disetujui DPRRI? Pengesahan itu pasti berguna bagi Yang Mulia wakil wakil Rakyat , juga bagi kami para warga binaan, berguna bagi keluarga dan anak cucu anda. Semoga diantara mereka , tidak pernah ada yang tertimpa musibah dipenjarakan. Atas perhatian Yang Mulia saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya.

Otto cortfëlïs Kaligis Warga binaan usia usur, 78 tahun, dipenjara sudah 5 tahun tanpa remisi.BPenghuni Lapas Sukamiskin Blok Barat atas nomor 2.
Cc. Menteri Hukum Dan Ham Yth. Bapak Yasonna Laoly Phd.

Editor: GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *