Pengamat Desak DPR Untuk Sah kan UU Untuk Atasi Pengelolaan Sistem Lapas Sesuai Marwahnya

2 min read

Jarrakpossulawesi.com | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III diminta untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan. Langkah tersebut sangat lah penting disamping  untuk mengatasi hal mendesak yaitu mencegah terjadinya seperti aksi kerusuhan yang membakar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (11/4/2020) kemarin.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai dan meminta agar para anggota DPR RI khusus nya komisi III harus bergerak cepat. Jangan sampai karena terkendalanya pengesahan UU Pemasyarakatan, malah akan membuat kerusuhan semakin bertambah melebar. “Iya karena Kerusuhan itu muncul adanya kecemburuan, karena napi narkoba yang sama sekali tak mendapatkan asimilasi, munculah peristiwa di Lapas Tuminting,” urainya, Minggu (12/4/2020).

Selain masalah kerusuhan, timpal Trubus, dengan disahkannya RUU Pemasyarakatan, bisa mencegah semakin mewabahnya Covid-19. Karena saat ini sudah ada beberapa napi yang terjangkit wabah berbahaya itu. Sehingga perlu langkah mendesak mengantisipasi kemungkinan terjadi dugaan kuburan massal di Lapas akibat wabah Virus Corona.

Dengan segara di sahkannya UU Pemasyarakatan bukan hanya sekedar mengatasi hal-hal mendesak seperti wabah Virus Corona, tapi yang lebih penting dan mendasar adalah pengesahan UU Pemasyarakatan  juga menjadi entri poin. “Entri poin untuk pembenahan sistem pengelolaan lapas, untuk payung hukum, perangkat, dan teknologi. Apalagi sekarang masalah teknologi belum diperbaharui, sistem informasi juga harus diperbaharui,” ungkapnya.

Selain itu Juga pentingnya untuk dikedepankan bahwa paradigma Lembaga Pemasyarakatan dilihat sebagai Lembaga Pembinaan, bukan Lembaga Penyiksaan atau unsur balas dendam terhadap para Warga Binaan dan implikasinya kepada keluarganya. Hal ini penting dipikirkan, mengingat secara kemanusiaan, mereka para Warga Binaan punya keluarga yang juga memiliki hak untuk hidup masa depan yang lebih baik. Negara bertanggung jawab melindungi Hak Asasi warganya.

Diulaskan oleh Trubus, saat ini upaya untuk mengurangi over kapasitas yang dilakukan DPR RI sudah sangat baik. Dia pun mengapresiasi apa yang telah diambil DPR untuk memutuskan tata tertib sehingga ‘Cary OVER’ Undang-Undang sudah dimaknai secara utuh, artinya pembahasan UU tersebut tidak lagi diperlukan Surpres dan Dim baru. “Dan sekarang Undang-Undang Pemasyarakatan tinggal dilanjutkan pembahasannya untuk pengesahan,” tuturnya.

Trubus melanjutkan, dia juga mengapresiasi langkah Menkumham Yassona yang telah mengambil kebijakan terkait antisipasi mewabahnya Covid-19 di Lapas. Dan saat ini Menkumham hanya perlu fokus pada penataan sistem pengelolaan lapas sebagai Lembaga Pembinaan, di mana hal ini perlu payung hukum melalui pengesahan UU Pemasyarakatan. “Sehingga nantinya bisa mengantisipasi terjadinya konflik seperti yang terjadi selama ini, dan pemanfaatan keuangan negara secara efektif,” tandasnya.

Dimana sebelumnya diberitakan, Kementerian Hukum dan HAM menyebut, peristiwa kebakaran yang terjadi di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu sore lalu, dipicu oleh ulah sejumlah narapidana narkoba yang minta dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus Covid-19.

“Alasan yang menjadi pemicunya adalah para warga binaan narkoba meminta agar mereka juga dibebaskan, pemerintah melakukan kebijakan yang diskrimatif” terang Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Bambang Wiyono pada media massa, kemarin.

Editor : GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *