Pemerintah Melalui Mentri Hukum dan Ham Basa Basi terkait dengan Permen No M.HH-19 PK 01.04.04 Tahun 2020 Bagi WBP Yang Kena PP 99 th 2012 di nilai Tidak Adil ..!! Bencana Alam kok Milih milih

4 min read

JAKARTA-Jarrakpossulawesi.com| Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) dikabarkan menerbitkan surat berisi mekanisme perpanjangan masa penahanan untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19). Kebijakan ini merujuk Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama wabah corona.

Tercatat ada tiga opsi perpanjangan mengenai penahanan. Salah satunya opsi agar tersangka atau terdakwa yang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah. Sementara opsi lainnya terkait sidang secara online dan perpanjangan masa penahanan.
“Kita segera ambil langkah mengalihkan jenis penahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau kota,” kata Yasonna dalam siaran persnya di Jakarta.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta Yasonna segera mengaplikasikan kebijakan tersebut. “Sebagai Menteri, langsung saja perintahkan Dirjen Permasyarakatan untuk sosialisasi ke jajarannya di bawah ke seluruh rutan,” kata Haris di Jakarta, Senin 30 Maret 2020.
Ia pun meminta pihak Menkumham memberikan informasi tahapan apa saja yang harus dipenuhi para tersangka atau terdakwa, agar bisa mendapatkan haknya terkait surat edaran itu. “Seperti permohonan ke siapa dan tahapannya apa saja. Jadi jangan setengah hati memberikan informasi di masa darurat corona ini,” ujarnya.
Sementara pengamat Kejaksaan, Fajar Trio Winarko pun menilai kondisi Rutan di Indonesia yang saat ini over kapasitas, sangat berpotensi sebagai tempat penyebaran virus corona.
“Pemerintah seharusnya jangan melupakan para penghuni rutan maupun lapas di Indonesia, karena mereka masih punya hak untuk mendapatkan kesehatan dan hidup yang layak, sesuai aturan perundang-undangan. Potensi penyebaran corona di tempat-tempat seperti inilah yang sangat besar,” ujar Fajar.
Ia pun setuju dengan rencana Menkumham yang memberikan opsi agar para tahanan yang masih berstatus terdakwa atau tersangka menjadi tahanan rumah ataupun kota. Sebab kebijakan itu sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang salah satunya mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Selain itu Menteri Hukum dan HAM (MENKUMHAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pihaknya telah menandatangani Keputusan Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia pembebasan bersyarat narapidana, di tengah wabah Corona Covid-19.yang berisi Pembebasan bagi Narapaidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana baik Anak yang telah menjalani setengah masa pidananya, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

Dengan adanya Kepmen dari Menkumham berarti secara tidak langsung negara ingin membunuh warga pemasyarakatan dan rutan yang terbentur dengan PP 99 karena ada pembatasan mengenai isi dari Kepmen untuk menanggulangi pondemik wabah virus Corona yang ditandatangani oleh Menkumham yang mana masih ada warga pemasyarakatan atau rutan yang bertentangan atau terbentur dengan adanya PP 99 dan membiarkan warganya yang kena PP 99 tahun 2012 mati di dalam lapas atau rutan, tanpa memperhatikan keadilan dan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak warga negara sama di mata hukum dan negara tanpa adanya batasan tertentu.

Dan perlu diketahui bahwa penghuni lapas dan rutan mayoritas yang menyebabkan terjadinya overclowding adalah dengan adanya PP 99 yang mana membatasi hak hak warga pemasyarakatan dan tahanan untuk mendapatkan kebebasan karena adanya PP tersebut yang sangat membatasi untuk pelaku tindak pidana extra ordinary crime. Yang pada dasarnya para pelaku bukan masuk kedalam kejahatan tersebut hal itu terjadi Karana ada sesuatu unsur paksaan dari salah satu lembaga terkait yang manangani proses hukum diawalnya. Mereka rata rata korban dan pada akhirnya ikut juga menjadi korban dari PP tersebut sungguh miris keadilan yang tumpul keatas dan tajam kebawah.

Dalam situasi seperti saat ini yaitu situasi Darurat Wabah Nasional seharusnya semua kembali ke UUD 1945 Karena itu merupakan dasar dari semua Undang-undang di negara Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama Dimata hukum.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sama di mata hukum.

Hak Warga Negara Indonesia antara lain Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
Jaminan HAM yang paling sering dilanggar/disimpangi, baik oleh negara maupun kelompok individu adalah Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. HAM dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 tersebut harus dilindungi dan ditegakkan di Negara Indonesia, karena menurut direktur LSM jarrak secara terpisah diwawancarai ,semua warga negara di Indonesia baik itu mempunyai kedudukan yang tinggi maupun rakyat biasa wajib mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum karena hak-hak semua warga negara sama dan tidak ada pengecualian sedikitpun. Contohnya didalam Pembinaan didalam lapas baik pembunuh maupun kepala desa yang ada salah menggunakan ADD nya. Masak kepala desa yang salah dihukum 7 tahun dan Pembunuh di hukum 4 Tahun dan yang pembunuh Berencana yang di jerat Pasa 340 KUHP di hukum rendah dan dapat remisi dimana keadilannya untuk seorang kepala desa dalam bernegara.
Hak Hidup adalah mutlak dimiliki oleh setiap orang hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Editor: GR
Penulis: Erwin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *