BUOL, jarrakpossulteng.com | Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selasa, (29/3/2022)

 

Selain sebagai promosi juga bagian dari pengembangan karier PNS itu sendiri tentunya dapat dilakukan melalui penugasan di lingkungan instansi pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi Pemerintahan Daerah.

 

Sebagimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam Penyelenggaraan Manajemen PNS ini harus dilaksanakan secara Profesional dan tidak mengabaikan Nilai-nilai Pancasila serta cita-cita reformasi Birokrasi indonesia.

Terkait pelaksanaan seleksi JPTP di Kabupaten Buol Tahun 2022 ketua Lembaga Pembebasan Ekonomi Kerakyatan (L.PEKA) Sulteng Hardi Effendi U. Hisa. S.IP Menyoroti beberapa Hal terutama pelaksanaan Seleksi tersebut dianggap cacat Administrasi Seperti dugaan pelaksanaan pemeriksaan Berkas peserta Yang ikut seleksi dilakukan Diluar Daerah Buol sementara Sekretariat Panitia seleksi berada di Kabupaten Buol tepatnya Di kantor BKD Jl. Syarif Mansyur serta Dugaan adanya Peserta yang Belum memiliki sertifikat Diklat Pimpinan III yang mana sebagai pensyaratan Khusus telah diloloskan.

Hardi juga menambahkan dalam keterangannya “Bahwasanya Pansel Harus Bersikap lebih selektif Dalam Menetapkan peserta yang ikut seleksi Hal ini diharapkan bahwa setiap PNS yang Akan Menempati Jabatan Yang telah dilelang oleh karena Pegawai ASN ini sangat berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pada setiap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

“Ironisnya Ketika polemik tentang pelaksanaan Seleksi JPTP Di Kabupaten Buol Ramai di perbincangkan termasuk terkait Penetapan Hasil seleksi peserta 3 besar Pansel melakukan publikasi atas penetapan tersebut Guna membuka ruang masukan serta saran dari masyarakat Buol, Hal ini hanyalah sebuah akal-akalan Pansel saja biar terkesan mereka telah melakukan proses seleksi ini sesuai apa yang diharapkan masyarakat, Pertanyaan kemudian Dari berbagai saran dan masukan Publik terhadap penetapan ke tiga Besar Tersebut mau ditindaklanjuti seperti apa Toh sangat jelas Pansel dalam surat Tertanggal 8 Maret 2022 pada ketentuan Lain menyatakan Bahwa Keputusan dan penetapan Pansel Bersifat Final artinya apa..? Bahwa ruang saran dan masukan Masyarakat ini hanyalah Formalitas Belaka.” Tegas Hardi.

 

Laporan rudy

Penulis Hardi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here