Ketua Advokasi YLBHI : “Kebijakan yang Diharapkan bukan Komentar”

1 min read

Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD untuk segera membuat kebijakan hukum terkait masalah yang sering dikeluhkan.

Menurut dia, saat inj Mahfud sudah berada di dalam pemerintahan, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan masalah hukum di Indonesia.

Salah satu yang dikomentari Mahfud adalah soal hukum yang kini menjadi industri hukum, yaitu membuat orang yang tidak salah menjadi salah.

“Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mau mengeluarkan kebijakan apa? Kalau cuma komentar ya itu sama saja dengan warga biasa,” kata Isnur kepada wartawan, Jumat (05/12/2019).

BACA JUGA : Sejumlah Pejabat Di Garuda Akan Segera Duduk Di Kursi Pesakitan.

Dia menegaskan apa yang disampaikan Mahfud merupakan rahasia umum dan sering menimpa masyarakat kecil.

“Hukum justru jadi alat mengkriminalisasi warga yang kritis dan memperjuangkan ruang hidupnya. Sudah jadi rahasia umum orang yang berurusan dengan hukum diperas dan diperdaya,” tutur Isnur.

Dia mengaku salah satu upaya untuk memperbaiki masalah hukum di Indonesia adalah dengan memperkuat KPK. Sebab selama ini KPK berani menangkap siapa saja yang berani melanggar hukum.

“KPK sebagai pengawas aparat yang selama ini banyak nangkap hakim, jaksa dan polisi harus dikembalikan kuat seperti semula. Segera kembalikan ke UU lama,” cetus Isnur.

Langkah lain yaitu merombak UU yang ada terkait sistem peradilan. Sehingga, Menko Polhukam bekerja dengan kebijakan, bukan komentar semata.

“Atur dan reformasi total KUHAP, UU Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Misalnya segera sepakati dan sahkan RUU Jabatan Hakim,” tutur Isnur.

Jarrakposjawa.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *