Gubernur DKI, Anis Baswedan Digugat Untuk Memberhentikan Bambang Widjoyanto dari Tim TGUPP

4 min read

JAKARTA, Jarrakpossulawesi.com|
Penghentian Perkara Dugaan kasus Pidana Bambang Widjoyanto dalam  Rekayasa Keterangan Saksi meski telah dinyatakan P.21 namun perkara ini tidak diteruskan karena diselamatkan oleh Deponeering.

Deponeering untuk Bambang Widjoyanto menurut Prof. OC. Kaligis tidak serta merta merehabilitasi atau mencabut status tersangka seseorang, ironisnya lagi Anies mengesampingkan fakta itu dalam penunjukan Bambang selaku petinggi pemberantas korupsi di DKI dalam tim TGUPP.

Advokat kondang ini menggugat kebijakan Anies untuk memberhentikan Bambang Widjoyanto sebagai Pejabat TGUPP. Melalui keterangan Persnya, OC menyampaikan bahwa Perkara Gugatanya belum usai.

Hal ini tertera dalam keterangan suratnya yang diterima Redaksi selasa (21/7) sebagai berikut :

Sukamiskin, Bandung, Selasa 21 July 2020.

Keterangan Pers O.C.Kaligis.

Hal. Perkara Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan Bambang Widjojanto sebagai pejabat TGUPP yang membidangi pemberantasan korupsi, tetap berlanjut. (Perkara Nomor

397/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST)

Untuk sahabat media.

Hari ini saya membaca di Medsos, seolah olah perkara saya melawan Gubernur Anies Baswedan untuk memberhentikan Bambang Widjojanto dari jabatan bergensi Bambang sebagai pemuka pemberantas korupsi dalam rangka Good Governance/Pemerintahan yang bersih, dikalahkan oleh Pengadilan tinggi. Agar berita imbang dan tidak menggiring opini umum berikut keterangan Pers saya:

1. Saya menggugat Gubernur DKI saudara Anies Baswedan, karena saya mengikuti visi/misi neliau dalam kampanye calon gubernur DKI.

2. Salah satu visi/misi utama yang dijanjikan adalah menciptakan pemerintahan DKI yang bersih.

3. Ketika beliau mengangkat Bambang Widjojanto selau petinggi pemberantas korupsi di DKI sebagai bahagian TGUPP, saya sebagai advokat dan praktisi hukum, lantas mengingat akan status tersangka Bambang Widjojanto yang telah dinyatakan P-21.

Kasus tersebut adalah rekayasa keterangan saksi dalam perkara yang berjalan di Mahkamah Konstitusi untuk perkara Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Irjen Pol Ronny Sompie pernah mengumumkan rincian kasus tersebut ke media.

4. Doa selamat melalui deponeering. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum.

Semua ahli dan praktisi hukum mempertanyakan kepentingan umum apa yang dilanggar bila perkara Pidana umum Bambang Widjojanto dikesampingkan?

5.Berapa banyak perkara pidana di KPK yang bahkan belum P-21, tersangkanya telah ditahan.

6. Sejak saya membela saudara Anggodo di KPK, dari Berita Acara saksi Ari Muladi dan dari laporan Pidana yang dilakukan Saudara Antasari mengenal korupsi oknum oknum KPK, sampai dengan temuan temuan Pansus DPR terhadap KPK, terbukti KPK penuh dengan oknum oknum yang tidak bersih, tetapi perkaranya semua tidak sampai ke Pengadilan

7. Perkara saudara Rusli Sibua, Bupati Morotai, pernah memanggil saudara Bambang untuk kasus pengurusan perkara saudara Rusli dalam satu perkara suap. Bonaran Situmeang pun pernah melaporkan Bambang Widjojanto. Laporannyapun menyangkut kasus suap yang dilakukan Bambang Widjojanto. Laporan itupun tidak ditindak lanjuti.

8.Lain pula ceritera saudara Akil Mochtar. Ternyata ketika mencalonkan diri sebagai Komisioner KPK, betapa uletnya Bambang Widjojanto melobl saudara Akil Muchtar agar dapat memuluskan pencalonan nya sebagai komisioner KPK. Seteläh berhasil, seolah olah Bambang Widjojanto tidak mengenal saudara Akil yang pernah menolongnya sampai ke kursi komisioner KPK. Adalah saudara Akil Mochtar juga salah seorang saksi a charge untuk perkara pidana saudara Bambang Widjojanto Sekarang

Medsos lagi ramai memberitakan mengenai penggelapan pajak saudara Bambang Widjojanto.

9. Saya sebagai praktisi yang juga pernah beberapa kali menghadapi perkara melawan DKI. Saya mengetahui betul bahwa kedudukan Bambang Widjojanto membidang masalah hukum di DKI, Bambang Widjojanto menempati tempat basah. Artinya sebagai advokat Bambang dapat dengan mudahnya menangani perkara agraria dengan mendamaikan pihak berperkara. Bambang tidak perlu susah susah mendapatkan klien. Banyak masalah hukum yang dapat diselesaikannya dalam kedudukannya sebagai advokat. Tentu bukan secara pro deo.

10. Kembali kepada kedudukannya sebagai tersangka . Deponeering tidak pernah mengrehabiliter nama Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Itu sebabnya saya menggugat. Mempertanyakan integritas tersangka Bambang Widjojanto menduduki tempat basah di DKI. Bambang yang integritasnya patut dipertanyakan apalagi dalam rangka membangun Pemerintahan Yang bersih sesuai dengan Undang undang nomor 30/2014.

11. Pengacara yang dituduh KPK menghalang halangi pemeriksaan, dipenjara atas dasar pasal 22 Undang undang Tipikor. Bambang bukan saja menghalangi tetapi merekayasa keterangan saksi, sehingga saksi mengucapkan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin advokat Bambang integritas dan kredibilitasnya dapat dipercaya? Bambang Widjojanto yang pandai merekayasa perkara, sehingga memakai Istilah KPK, fakta ini tergolong obstruction of Justice.

12. Semua penegak hukum tahu bahwa Bambang Widjojanto diberhentikan tidak dengan hormat sebagai komisoner KPK, karena tersandung perkara Pidana.

13. Bambang yang pernah dengan gigih melawan pemerintahan Jokowi di Mahkamah Konstitusi, kini menikmati honor dari negara dibawa Pemerintahan Presiden Jokowi Yang pernah dilawannya. Masihkan dapat dikatakan Bambang Widjojanto punya etika dan moral?

14. Akhir kata, agar teman teman pers punya berita yang imbang perkara saya melawan gubernur untuk memberhentikan Bambang Widjojanto, belum usai.

Hakim belum menyentuh substansi perkara. Hanya eksepsi yang dikabulkan. Saya mesti menggugat di Pengadilan TUN. Saya kasasi karena keputusan Administrasi Gubernur telah lewat 90 hari, waktu yang diizinkan untuk menggugat di Pengadilan TUN.

Hormat saya.
    T.t.d
Prof. O.C.Kaligis.

Sumber. : Dikutip dari Liputan68.com

Editor.  : Lle

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *