FPD : Presiden Harus Punya “Komitmen Kuat” Untuk Menyelesaikan Kasus HAM

1 min read

JAKARTA –  JARRAKPOSSULAWESI.COM – Memperingati hari HAM yang jatuh pada hari ini, 10 Desember 2019, Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat DPR RI Dr. Didik Mukrianto  berharap agar jaminan konstitusional perlindungan HAM dapat dilaksanakan dengan baik, sebagai bagian dari pelayanan hak dasar dari setiap warga negara.

“Sebagai konsekuensi logis dari negara demokrasi dan negara hukum, pemerintah harus bisa memastikan setiap warga negaranya mendapatkan jaminan perlindungan HAM, dan tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun” ujar Didik

Didik juga meminta komitmen Presiden untuk serius mengungkap kasus-kasus HAM yang selama ini belum tuntas penyelesainnya. Ketua Umum Karang Taruna ini mengatakan bahwa penuntasan kasus-kasus HAM sangat bergantung kepada politicall will Presiden.

BACA JUGA : Tidak Ada “Surat Kuasa Presiden”, Laporan Henry Yosodiningrat ditolak Bareskrim.

“Penuntasan beberapa kasus HAM  yang belum terselesaikan hingga saat ini sangat tergantung kepada kemauan politik Presiden untuk menuntaskannya. Sesuai dengan janji dalam kampanye politiknya, baik di tahun 2014 maupun 2019, mestinya Jokowi segera menyelesaikan beberapa kasus HAM yang belum tuntas hingga hari ini,”ujar Didik

Ketua DPP Partai Demokrat ini, juga mengatakan bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia ini adalah komitmen konstitusional negara ini untuk melindungi segenap hak warga negaranya. Untuk itu Didik mengajak pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk bahu membahu menegakkan HAM di Indonesia.

“Pada hari HAM ini, saya mengingatkan pemerintah untuk kembali meneguhkan komitmen dan konsistensinya untuk terus dan tidak henti menghadirkan jaminan kebebasan dan perlindungan hak-hak asasi kepada segenap warga negara sebagai bagian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD dan UU” pungkas Didik

Jarrakpossulawesi.com/Botski

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *