Dugaan Korupsi Berjamaah, LAKI Desak Kajari Buol Segera Usut Tuntas!

3 min read

Foto : Sekdes Talaki (Doc. JarrakposSulteng)

Buol, JarrakposSulteng.Com — Rabu, (11/11/2020). Lembaga Anti korupsi indonesia, mendesak kejaksaan tinggi kabupaten buol untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi mantan kepala desa talaki, sekertaris, bondaharanya, terkait pembagunan gedung balai pertemuan umum( BPU) desa talaki, kecamatan paleleh kabupaten buol sulawesi tengah.

“Kami, mendesak kajari buol agar bergerak cepat Usut tuntas laporan masyarakat proyek BPU yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tahun Aggaran 2018. Dimana proyek tersebut belum selesai pekerjaannya sampai saat ini,” tuturnya.

Direktiur eksekusif lembaga anti korupsi indonesia, Amir Udit, SH mengatakan, “Hingga saat ini kajari buol belum turun melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penyelewengan dana desa 2018 secara berjamaah, kami minta kajari buol bergerak cepat agar terwujud kepastian hukum,” ujarnya.

Berdasarakan laporan sejumlah masyarakat dan LSM, bahwa, “Mantan kades dan bendaharanya desa talaki telah merugikan uang negara lebih dari seratus jutah rupiah, kami minta kepada penegak hukum, agar serius menagani kasus tersebut kerena dinegri ini tidak ada yang kebal hukum,” ucapnya.

Lembaga Anti korupsi indonesia, mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorentasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang undangan dengan merujuk: UDD no 8 tahun 1981 kitab undang undang hukum acara pidana.

Foto : Mantan Kepala Desa (Doc. JarrakposSulteng)

Adanya fakta dan informasi yang berkembang ditengah masyarakat desa talaki kecamatan paleleh kabupaten buol provinsi sulawesi tengah kami atas nama LSM dalam hal ini melayangkan pengaduan tentang adanya indikasi peyelewengan keuagan desa tahun tahun anggaran 2018 diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh mantan kepala desa talaki desa, sekertaris desa dan bendahara desa, lsm mengatahui bahwa didesa talaki teridikasi banyak penyelewengan terhadap keuangan desa dengan cara mar’af anggaran belanja tidak sesuai ARB dan petunjuk juknis khusunya tahun anggaran 2018 sampai 2019 adapun penyelewengan keuangan desa sebagaimna yang dimaksud, terindikasi dari adanya penyampaian laporan keuangan desa diduga kuat tidak sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat, didenagar, dan dialami, sendiri oleh msyarakat dilapangan hal ini didukung oleh adanya fakta dan informasi serta kondisi lapangan.

Sementara dari hasil konfirmasi dengan mantan kepala desa talaki, Ahmad us ahmad, mengatakan bahwa, “Pelaksanakan proyek balai pertemuan umum(BPU) kuasa pengguna Anggrannya Adalah sekertaris desa, mohudar Ali, dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek itu, kerana saya bukan lagi kepala desa saat itu, yang menjelankan pemerintahan Adalah sekdes, sebagai pelaksana tugas kepala desa talaki,” katanya.

Berikut pernyataan Jupriadi timumun ST consultan perencanaan proyek pembangunan BPU Desa Talaki.

Anggaran sudah di hitung. Tinggal pelaksanaan dilapangan apakah sesuai dengan peruntukannya atau ada perubahan sesuai kebutuhan lapangan harus di liat lapangan langsung. Pada pekerjaan gedung BPU talaki hanya pada perencanaannya saja. tidak ada kewajiaban untuk melakukan pengawasan. Namun karena bentuk tanggung jawab saya tetap meluangkan waktu beberepa kali untuk turun monitor pelaksanaan dilapangan, dan yang terjadi info dari tukang tentang tersendatnya pelaksanaan dilapangan karena ketidak tersediaannya bahan material bangunan. Sementara progres dilapangan masih kecil.

Foto : Direktur eksekutif lembaga Anti korupsi idonesia (Doc. JarrakposSulteng)

“Dan beberapa kali saya turun untuk memonitor kendala lapangan, selalu kendala material. Sementara anggaran ada,”  katanya.

Sementra itu, kepala desa talaki Husen Mukmin Spd, saat dikonfirmasi terkait, dugaan korupsi berjamaah, “Mantan kepala desa talaki, sekdes,dan bendaharanya, kepala desa talaki membenarkan bahwa temuan tersebut, adalah hasil pemeriksaan khusus isfektorat kabupaten buol tahun Anggaran 2018 bukan hanya gedung BPU tapi semua anggaran 2018 dan total temuan berkisaran 180 juta dan akan dikembalikan ke kas desa, kalau yang bersangkuta tidak mengembalikan konsekuensinya Adalah hukum,” tegasnya.

 

 

Laporan : Tim Redaksi
Editor : lle

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *