BPI KPNPA RI mendukung Pembahasan-RUU PAS Di DPR RI Demi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

4 min read

Jarrakpossulawesi.com | Di tengah maraknya Pembebasan warga Binaan di lapas lapas yang mana tujuan Pemerintah adalah : mengantisipasi terjadinya mayat bergelenpangan di Lapas karena di seluruh dunia sudah melakukan pembebasan Napi secara besar besaran karena akan berbahaya sekali ,kalau di biarkan didalam lapas,baik pidana umum atau pidana lainnya. Tentu dengan aturan aturan yang ada dan sesuai dengan koridor yang Berlaku.

Karena Wabah ini tidak mengenal Kasta atau jabatan siapa saja yang umunnya tidak kuat bisa terjangkit dan tidak mengenal usia dengan covid-19 apalagi ada didalam Lapas Yang tempat nya terbatas, Warga Binaan atau Napinya tidak kemana mana ,tetapi, Pegawainya.Pengangkut Sampah,Pegawai Pos mana bisa terkontrol seperti kejadian di Kementrian Hukum dan Ham Jawa barat.

Awalnya dari Bupati Kerawang berkunjung ke Lapas kelas I Sukamiskin terus diantar oleh Bapak Aris Selaku Kadipas bersama Ajudan (Subud) ke Lapas Sukamiskin Bandung dan yang bersangkutan diisolasi di kerawang sekarang dan ajudannya Bapak Aria swlaku Kadipas di wisma atlit Jakarta swkarang dan sudah dinyatakan Positif covid-19 oleh tim dokter.

Dan ada Napi di dalam Lapas Bancey namanya Seno Di Jawa Barat Terinfeksi Covid -19 terus diantar oleh petugas dan selanjutnya setelah selesai bertugas, petugasnya yang pernah mengantar napi tersebut mengalami demam selama 3 hari, ini juga menjadi permasalahn besar. Kalau ini tidak ada kebijakan yang cepat. Ini akan menjadi mimpi buruk kepada Napi yang didalam lapas. Baik di Jawa barat maupun di Seluruh Indonesia.

Langkah Nyata Pemerintah bersama DPR RI di tunggu secepatnya untuk bisa mengantisifasi terbunuhnya secara masal napi di dalam lapas dan tidak mengenal pidum atau tipikor entah bagaimana caranya supaya adil silahkan Dpr RI bersama Pemerintah yang punya wewenang, kami sebagai Lsm hanya bisa memberikan masukan yang baik, menurut kami dan berprikemanusian sesuai dengan Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Hak untuk Hidup semua warga Indonesia punya Hak untuk itu. tetapi kalau berbuat salah tentu harus mau menerima Hukuman dari Negara Melalui Pengadilan

Kalau merasa tidak bersalah pertahankan di pengadilan melalui pengacaranya ,terkait dengan kemanusiaan BPI KPNPA RI secara tegas mendukung revisi RUU Pas yang mana keadilan didapat oleh semua warga. Kalau masalah proses hukum serahkanke gerbang terakhir di mahkamah agung disanalah pintu terakhir menghukum yang bersalah kalau Koruptor salah dan meruggikan negara Hukum saja setinggi tingginya dan hilangkan hak Haknya di pengadilan ,Baik Hak politiknya.Bayar Uang Pengganti. Uang Subsiser silahkan melalui keputusan Majelis Hakim.

Saya dukung brantas Korupsi sampai ke akar akarnya, tetapi saya tidak mendukung kalau Peraturan Pemerintah berserta UU yang tidak berprikemanusiaan ,supaya tidak terjadi diskriminatif ungkapnya. .Kalau masukan Terhadap Masyarakat silahkan dijadikan Pengetahuan juga atau Baham Masukan diaaat Rapat Rapat Penting di DPR RI atau Pertimbangan Tetapi jangan Semuanya di terima sebagai Landasan Hukum nanti Negara menjadi Negara Lsm Bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila.

Mari kita berfikir yang logis dan masuk akal saja. Kami sampaikan ini ke publik karena ini Kewenangan Di lembaga tinggi negara yang kita pilih dan kita percayakan untuk mewakili aspirasi kami ungkapnya dan Jangan Sampai ada UU berseberangan dengan PP sehingga masyarakat tidak bingung menginflementasikannya sehingga banyak pendapat. Kita junjung Demokrasi di muka Bumi ini silahkan Lakukan Penguasa atau Pemenang Partai melakukan Program untuk mensejahterakan Masyarakat melalui Programnya bersama mentri menteinya kita sebagai masyarakat memberikan masukan melalui wakil wakil kami di DPR RI sesuai dengan Dapilnya dan Posisi Komisinya Di DPR RI sehingga Pemerintahan berjalan Baik sesuai Perintah Konstitusi. Dan Menyampaikan Aspirasi lewat Wakilnya. Kami sebagai Lsm bisa mengawasi dan memberikan masukan disaat Produk Lembaga Tinggi Negara sebelum Di Paripurnakan .Kami tidak ikut proses Politiknya itu Dapur Lembaga Resmi yang memutuskan tentu mekanisme Yang ada dan sesuai dengan Aturan Di DPR RI .

BPI KPA RI tidak bisa ikut Campur terkait dengan Produk politik itu .kami kalau mau ikut Mesti tahun 2024 Nyaleg biar jadi wakil Rakyat. Sekarang Kami memahami situasi Kami Hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang tugasnya berbeda .tidak Sama Seperti Wakil Rakyat.

Karena Kalau sudah Di Lapas itu sudah program pembinaan jangan diikut campuri hak hak orang yang sedang menjalani pembinaan. Kalau masih dicampuri dalam pembinaan itu sudah dendam namanya Pembinasaan, ungkap Ketum BPI KPNPA RI di kediamannya yang di hubungi awak media jarrak di Banten.

Kalau kita melihat perbandingan Kasus memang beraneka ragam, ada kasus Korupsi Kelas Jelata yang di Tahan di Lapas Madaeng yang hanya di Duga Menerima Suap 15 juta dan Kemudian tambahan Dakwaan 5 juta dan Dakwaan bertambah Lagi Menjadi 150 juta dan akhirnya di ponis 4.tahun 8 bulan

seperti Narapidana di Medaeng yang secara resmi menyurati Najwa Shihab dari Lapas Medaeng sesuai Kutipan time indonesia. Tanggal 8 April 2020 dibandingkan dengan Hukuman Pembunuh yang di hukum 4 tahun dan mendapatkan semua haknya, terus dimana keadilan negara disini.

Disinilah dia setuju RUU pas di Zahkan supaya Hakim dan peneggak hukum mendalami kasus seseorang disaat proses hukum yang ada dan cerita hukuman itu ada di mahkamah agung. Bukan di pembinaan. Hal ini disampaikan kepada DPR komisi III dan Pemerintah melalui Menkumham yang mana tujuannya untuk memutuskan wabah virus Corona yang terjadi di negara Indonesia saat ini yang tujuan utamanya untuk menghindari dan memutuskan penyebaran virus Corona di dalam Lapas Pemasyarakatan yang saat ini ini jumlahnya sudah over kapasitas yang mana tidak akan mungkin melakukan social distance, perlu diketahui jumlah total dari penghuni Lapas di seluruh Indonesia berjumlah 260.000 yang saat ini sudah dilepas kurang lebih sekitar 30.000 napi itu pun napi Pidum hal itu masih masih over kapasitas sekitar 200%.
BPI KPNPA RI mendukung pembahasan RUU di DPR RI demi hak asasi manusia dan Pancasila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *