Bongkar “MAFIA KPU” Karena Sudah Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu

2 min read

JAKARTA – JARRAKPOSSULAWESI.COM – Indikasi keterlibatan Komisioner KPU Lampung Esti Nur Fatonah, dalam jaringan suap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (WS) yang belum lama ini tertangkap KPK, membuat sejumlah kalangan geram.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi misalnya yang mendorong agar pihak berwenang harus membongkar jaringan perusak citra lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Ini sudah menjadi rahasia umum. Karenanya, semua jaringan WS harus dibongkar dan masuk ke pengadilan,” kata Uchok kepada jarrakposlampung.com, Selasa (21/01/2020).

Pria yang konsisten menyuarakan penyimpangan anggaran itu menilai, kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu turun drastis, terlebih dalam setiap rekrutmen selalu saja ada kasus kolusi dan nepotisme di dalamnya.

“Ya, gara gara WS ini, KPU dan Bawaslu sudah jelek di mata publik. Kedua lembaga ini, ternyata bukan hanya mengurusin Pemilu tapi juga suap menyuap, hal ini sangat memalukan,” tutur Uchok.

Senada, praktisi Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD), Jufri mengatakan, terbongkarnya fakta baru dalam sidang DKPP terhadap Komisioner KPU Lampung, Esti Nur Fatonah yang dilaporkan terlibat suap dalam proses rekrutmen KPU Kabupaten/Kota se Lampung, memang sudah diprediksi pihaknya.

BACA JUGA : “12 Proyek Migas” Dijadwalkan Mulai Berjalan Pada 2020

“Logika sederhananya memang tidak mungkin Esti Nur Fatonah bermain sendiri, pasti ada campur tangan pusat (KPU RI). Adanya komunikasi antara WS dengan Viza Yelisanti melaui staf WS bernama Toni, adalah bukti bahwa praktik jual beli ini sudah membudaya,” kata Jufri.

Fakta persidangan, lanjutnya, telah membuka jalan buntu pengungkapan karut-marutnya proses rekrutmen KPU Lampung. Lebih jauh, Jufri berharap, fakta tersebut dapat diusut secara komprehensif oleh DKPP, sehingga dapat membongkar jaringan yang lebih luas.

“Saya menduga ini dilakukan secara berjamaah dan Terstruktur, Siatematis dan Masif (TSM). Sebaiknya bubarkan saja hasil rekrutnya, kemudian rekrut ulang, jika KPU ingin kembali memulihkan kepercayaan publik,” tandasnya.

Diketahui, ssai menggelar sidang pemeriksaan kedua dan mendengarkan keterangan terlapor dan pelapor, Senin (20/01/2020) DKPP akan menggelar rapat pleno mengenai tindak lanjut persoalan tersebut.

Anggota DKPP, Ida Budiarti mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah akan ada sidang lanjutan atau tidak, terkait adanya fakta baru dalam persidangan. Begitu pun terkait keputusan. Sebab, kata dia, pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu hasil pemeriksaan kedua yang dilakukan dalam forum pleno di DKPP RI.

“Kami belum bisa menyampaikan dan tidak boleh juga mengira-ngira apa hasil putusannya. Fakta baru dalam persidangan menjadi catatan untuk dibahas dalam pleno DKPP RI,” katanya. (tim)

Editor: Ariyadi Ahmad

Jarrakpossulawesi/botski

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *