Donggala.Jarrakpossulteng.com.Abu Bakar Aljufrie kembal melaporkan Kasman Lassa di Polda Sulteng kasus pengancaman dan pencemaran nama baik atas dirinya.

Sebelumnya, Bupati Donggala Kasman Lassa, mengancam akan santet Anggota DPRD Donggala Abubakar Aljufri.

Ancaman tersebut diutarakan Kasman Lassa saat jumpa pers dengan sejumlah wartawan di rumah jabatan Bupati Donggala, di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala (2 tahun ) silam yang mana isi dari ancamanya tersebut berbunyi” saya ingatkan Abubakar, tidak pernah saya ganggu, kali ini pasti saya ganggu. Kita perang.

Kapan saya dapat pasti akan saya lakukan. Saya tidak bisa pukul kau saya doti (santet)” catat itu catat (dgan ekspresi yang geram).

Pak kasman menyatakan pesan itu agar di sampaikan kepada bapak Abubakar selaku ketua Komisi I DPRD Donggala pada saat itu.

Berbekal surat tanda terima laporan STTPL/86/1V/2019 SPKT Polda Sulteng dan terbitnya Laporan Polisi Nomor : LP/116/ IV/2019/SPKT/SULTENG per tanggal 29 April 2019 bapak Abu bakar langsung mendatangi
kantor besar polda sulteng.

Selanjutnya pihak penyidik polda sulteng telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Polda Sulteng menghadirkan Empat wartawan dari media lokal yang hadir di acara jumpa pers, anggota Dewan, Kepala Badan dan sekretaris BKPSDM sebagai
saksi.

Menanggapi hal ini Haris Dg Nappa selaku Ketua Komite Anti Korupsi dan tindak kekerasan angkat bicara saya berharap agar kasus ini segera terselesaikan karna Sudah 3 kali Ramadhan perkara belum juga naik di tingkat penyidikan.

Lambannya penanganan perkara ini patut dipertanyakan. Jangan sampai kesannya pernyidik tidak professional dalam menangani kasus itu.

Akibat dari lambannya penanganan kasus yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Donggala ini, publik semakin merasa yakin tentang adanya unsur kesengajan yg di lakukan oleh pihak-pihak tertentu, agar masalah ini tak akan pernah berakhir.

Ketika di pertanyakan…? “Apakah pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) secara berkala yang merupakan hak pelapor dalam menjamin akuntabilas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan yang merupakan kewajiban penyidik?”

Haris menjelaskan hal ini sudah diatur bersadarkan Peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 39 ayat 1.

Selain itu Penegakan hukum dalam perkara ini juga menarik untuk diperbincangkan, karena disinyalir terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam
harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan.

Sementara Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan, hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum yang seharusnya tidak memihak
dan tidak mudah diintervensi oleh siapapun karena hal tersebut dapat mengakibatkan penerapan hukum
jadi tajam ke bawah dan tumpul keatas.

Mendengar penjelasan tersebut Masyarakat Donggala hingga saat ini masih menunggu kepastian tentang penuntasan perkara yang di kenal dengan istilah perkara DOTI” tersebut.

Menanggapi haal ini Haris berharap penyidik harus lebih transparan dan segera menuntaskan perkara ini tanpa ada tebang pilih agar tidak menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat khususnya masyarakat donggala.

Abu Bakar aldjufri juga mengakui bahwa beliau pernah menempuh upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara ini, namun hal tersebut tidak bisa menghentikan proses hukum yang hingga kini masih berjalan.

Sementara itu menurut Kasubdit IIl Jatanras Polda Sulteng, AKBP Lexy Gagola saat dihubungi via telfon dia menjelaskan, intinya Perkara “Doti” masih jalan
dan tidak ada Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3), untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan Kembali ke Pak Abu Bakar.

 

Sumber : Jarrakpos Official.                            Laporan : Feriadi/Budi
Editor : kurnia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here