10 April 2020 PSBB Di DKI Mulai Berlaku Di Terapkan

2 min read

Jakarta, Jarrakpossulawesi.com | Menghadapi penyebaran virus corona (Covid-19), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan penerapan status DKI Jakarta dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (7/4/2020) malam.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh gubernur Anies menyusul persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait PSBB di Jakarta.

“DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan menteri, efektif mulai hari Jumat, tanggal 10 April 2020,” ujar Anies Baswedan dalam jumpa pers di Balai Kota DKI, di Jakarta Pusat, Selasa malam.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan penerapan PSBB itu pun sudah dibicarakan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang berlangsung hingga malam hari.

“Kita semua menyadari bahwa persoalan covid-19 membutuhkan kerja semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini, karena penyebarannya dari orang ke orang. itu sebabnya interaksi antarorang penting sekali untuk dibatasi,” ucap dia.

Anies pun menegaskan secara prinsip DKI selama ini sudah menerapkan apa yang diatur lewat PSBB seperti pembatasan rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, dan transportasi. Oleh karena itu, sambungnya, yang akan dilakukan mendatang adalah untuk penegakan agar ditaati masyarakat.

Selanjutnya Anies menyebut ada delapan sektor usaha yang akan tetap berkegiatan meski PSBB dilakukan di Ibukota.

“Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor, ada delapan pengecualian,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, delapan sektor tersebut adalah sektor kesehatan, sektor pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, kegiatan distribusi barang, kebutuhan sehari-hari, serta sektor industri strategis yang ada di kawasan ibukota.

“Jadi semua kegiatan lain akan dianjurkan untuk bekerja dari rumah, dan delapan sektor ini, sektor kesehatan misalnya, itu diizinkan untuk tetap kegiatan. Ini bukan hanya Rumah Sakit dan klinik, ini termasuk industri kesehatan, seperti industri produksi sabun, disinfektan, itu sangat relevan dengan situasi sekarang,” lanjutnya.
Selain itu, Anies juga menjelaskan bagi delapan sektor yang mendapat pengecualian, dalam melaksanakan kegiatan harus tetap mengikuti protap penanganan Covid-19.

“Artinya ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, dan mengharuskan ada fasilitas cuci tangan yang mudah, dan melakukan cuci tangan yang rutin. Jadi protap itu dilakukan,” katanya.

Untuk diketahui, mulanya Anies mengirim surat ke Terawan Agus Putranto guna meminta restu penerapan PSBB di DKI Jakarta. Merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2020, kepala daerah yang ingin menerapkan PSBB harus meminta izin ke Menkes. Selanjutnya, Menkes pun berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional mengenai ajuan kepala daerah tersebut.

Setelah melalui beberapa proses revisi, pengajuan dari DKI itu akhirnya disetujui. Terawan meneken surat persetujuan PSBB di DKI. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020.

Terawan mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, data yang menunjukkan peningkatan dan penyebaran kasus virus corona yang signifikan dan cepat, serta transmisi lokal di Jakarta.

Lalu, kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya terkait pelaksanaan PSBB di DKI guna menekan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Editor : GR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *